nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Persyaratan Pengajuan Izin Pembangunan Perumahan Diperketat

ant, Jurnalis · Jum'at 03 Februari 2017 18:02 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 02 03 470 1608927 persyaratan-pengajuan-izin-pembangunan-perumahan-diperketat-wEojweKaZK.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memperketat persyaratan yang harus dipenuhi pengembang ketika mengajukan izin pembangunan perumahan di wilayah setempat.

"Dalam mengajukan izin perumahan ada syaratnya dan harus dilengkapi pengembang. Itu sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bantul," kata Kabid Pendataan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Bantul Totok Budiharto di Bantul, Jumat (3/2/2017).

Dia mengatakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pengembang saat mengajukan izin, di antaranya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk penyediaan lahan pemakaman.

Dia mengatakan pengembang perumahan juga harus menandatangani surat pernyataan yang isinya bersedia memenuhi semua fasilitas tersebut saat mulai membangun atau mengoperasikan perumahan.

"Jadi setiap calon pembeli perumahan harus cermat, bahkan tanyakan sendiri fasilitasnya apa saja. Misalnya pemakaman, kalau setelah membeli tidak lihat ada pemakaman, konsumen bisa menuntut," katanya.

Sebab, kata dia, masyarakat yang kerepotan mengurus lahan pemakaman nantinya adalah mereka yang membeli rumah dari perumahan yang kecil, karena biasanya perumahan kecil tidak dilengkapi dengan lahan pemakaman.

Untuk mengecek adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan pengembang perumahan, DPMTP Bantul juga memiliki tim pengawasan dan pengendalian yang bekerja sama dengan dinas terkait.

"Kalau penyelenggaraan perumahan tidak sesuai dengan izin dalam pengajuan, maka kami beri teguran, teguran mulai pertama sampai ketiga, namun apabila masih tidak sesuai juga, izin akan kami cabut," katanya.

Adanya pelanggaran maupun penyimpangan dalam penyelenggaraan perumahan hingga pencabutan izin, Totok mengklaim belum pernah terjadi di Bantul, meskipun ada komplain bisa diselesaikan kedua pihak.

"Kalau untuk perumahan selama ini belum ada penyimpangan. Kalaupun ada, biasanya permasalahan tidak sampai ke dinas," katanya.

(dhe)

(rai)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini