nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jalur Evakuasi, Bangunan Harus Respons terhadap Bencana

Koran SINDO, Jurnalis · Minggu 05 Februari 2017 16:29 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 02 05 470 1609949 jalur-evakuasi-bangunan-harus-respons-terhadap-bencana-kxVSK9CS5r.jpg Ilustrasi : Okezone

MEDAN - Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Sumatera Utara, Syahlan Jukhri Nasution mengatakan, pada dasarnya tidak ada bangunan yang tahan gempa. Oleh sebab itu, bangunan khususnya untuk publik harus respons terhadap bencana.

“Terutama bangunan publik, harus punya kemudahan aksesibilitas untuk menyelamatkan diri atau jalur evakuasi khusus,” kata dia.

Prinsipnya, kata Syahlan, tidak hanya respons terhadap gempa saja, tapi juga bencana lain seperti kebakaran, kekuatan angin, banjir dan lainnya. Untuk mengetahui apakah gedung itu respons terhadap bencana atau tidak, pengawasannya seharusnya dari pemerintah daerah.

“Dalam hal ini ya Pemko Medan. Itu sudah diatur di dalam peraturan daerah tentang bangunan gedung,” katanya.

Menurut dia, semua bangunan menengah ke atas yang sifatnya kompleksitas tinggi harus diasistensikan dulu kepada Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kota Medan. Tim TABG inilah yang nantinya akan menguji struktur bangunan, seperti menguji sistem di dalam gedung, sistem instalasi, sanitasi, pembuangan limbah, dan lainnya.

Setelah lulus uji dari TABG, maka gedung itu berhak mendapatkan perpanjangan Sertifikat Layak Fungsi (SLF). Dengan adanya SLF, maka lima tahun sekali bisa dilakukan pemeriksaan bangunan yang sudah terbangun itu.

“Jadi kalau diajukan IMB (izin mendirikan bangunan)-nya untuk izin usaha pertokoan, tiba-tiba di tengah jalan tahun kedua diubah jadi klinik, itu harus dicabut SLF-nya karena harus mengajukan izin ulang. Nah, SLF inilah alat kontrolnya, layak atau tidak untuk diperpanjang. Kalau tidak layak, aktivitasnya harus distop, tidak boleh dipakai,” paparnya.

SLF ini sangat penting dimiliki oleh setiap pemilik gedung terutama gedung publik. Sebab, tanpa kelayakan fungsi tidak akan ada hal lain yang menjamin jika terjadi sesuatu dengan bangunan tersebut.

“Apa dasarnya menjamin kalau tidak ada SLF. Misalnya, kita mengasuransikan gedung, terhadap kebakaran, gempa dan lainnya. Apa bisa kita asuransikan tanpa ada sertifikat yang menjamin bahwa gedung itu layak. SLF ini benteng terakhir, baik bangunan yang sudah punya IMB dan belum,” paparnya.

Sayangnya, lanjut Syahlan, di Medan belum ada TABG. Padahal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah membuat format implementasi aturan bangunan gedung.

Pihaknya juga sudah membuat rancangan peraturan wali kota (perwal) sebagai implementasi peraturan daerah tentang bangunan gedung. Namun sampai saat ini, belum disahkan oleh Wali Kota Medan.

“Sebenarnya perda bangunan gedung sudah ada sejak lama, tapi implementasinya belum ada karena perwalnya belum ada. Kami sudah rancang perwal TABG, perwal IMB, perwal SLF dan perwal Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP), Perwal tentang Pengkaji Teknis dan Perwal tentang Pendataan Bangunan Gedung. Sudah dibuat drafnya semua, tapi belum diteken untuk disahkan. Kalau itu disahkan, sudah aman pembangunan di Medan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Sumut, Paulus Tamie mengatakan, jalur evakuasi cepat di gedung tinggi seperti mal memang sangat penting keberadaannya. Dia pun mengakui setiap mal yang ada di Medan sudah memiliki jalur evakuasi cepat untuk mengantisipasi kejadian bencana seperti gempa dan lainnya.

“Untuk desain bangunan tahan gempa, bentuk denah bangunan simetris lebih bagus, komponen konstruksi bangunan harus saling terhubung dan diikat atau dikoneksikan dengan baik. Tidak semua bangunan didesain seperti itu, tapi kalau mal sudah pasti memiliki jalur evakuasi khusus untuk mengantisipasi bencana,” pungkasnya.

(rai)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini