Image

Paket Kebijakan XV Akan Kembalikan Keuntungan Negara yang Diambil Asing

Ulfa Arieza, Jurnalis · Selasa 07 Februari 2017, 19:01 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 02 07 20 1611998 paket-kebijakan-xv-akan-kembalikan-keuntungan-negara-yang-diambil-asing-h9vczPqVsE.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pemerintah telah menyusun Paket Kebijakan Ekonomi XV. Meski butuh beberapa revisi, tapi pokok-pokok paket kebijakan telah selesai. Salah satunya adalah tentang peningkatan pendapatan logistik melalui deregulasi wilayah pabean.

“Kalau paket ini dilakukan yang selama ini adalah manfaat 57% pelayaran dinikmati asing, ini akan terbalik, malah dinikmati oleh Indonesia, oleh nasional,” terang Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Edi Putra Irawady di Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Peranan penyedia jasa logistik terdiri dari enam bagian, yaitu infrastruktur kepelabuhan, pusat distribusi regional atau kabupaten, penyedia jasa logistik, SDM, Information and Communication Technologies (ICT), dan keenam regulasi. Dari enam bagian tersebut Pemerintah akan fokus kepada peranan penyedia jasa logistik, karena dinilai tidak efisien.

“Misalnya, orang kalau mau pakai kontainer di bawah pelayaran asing dia harus kasih uang jaminan. Hanjin aja, ketika perusahaan itu bangkrut, uang jaminan tidak kembali, itu membebani logistik nasional bongkar muat, itulah makanya kita pengen meningkatkan penyedia jasa logistik nasional,” paparnya.

Edi juga mengatakan Negara sangat dirugikan atas kurangnya efektivitas penyedia jasa logistik nasional. Mereka dinilai terlalu beri kelonggaran pajak terhadap kapal asing.

“Di kita kapal asing gak ditanya pajaknya, ini pelayaran nasional merasa ini didiskriminasi kenapa Pemerintah membiarkan kapal asing masuk Indonesia bolak balik? Tanpa dihitung pajaknya. Makanya harus ada penguatan penyedia jasa logistik nasional,” papar Edi.

Sebagaimana diketahui, Menko Ekonomi Darmin Nasution hari ini menggelar rapat koordinasi Satgas Paket Kebijakan Ekonomi XV. Rapat ini dihadiri Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Edi Putra Irawady, Wakil Ketua Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Sofjan Wanandi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini