Kurangi Ketergantungan Impor Obat, RI Gandeng India

Ulfa Arieza, Jurnalis · Selasa 07 Februari 2017 16:44 WIB
https: img.okezone.com content 2017 02 07 320 1611819 kurangi-ketergantungan-impor-obat-ri-gandeng-india-3YkrEVGIcg.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Percepatan industri farmasi diajukan jadi salah satu pokok Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XV. Kebijakan tersebut diambil guna mengurangi angka impor obat-obatan.

”Pak Menko minta supaya dibahas cepat soal industri farmasi karena sudah dibahas di Paket X dan XII soal DNI. Kita mau mendorong karena itu high economy dan capital insentif. Kenapa? Karena JKN kita besar jangan sampai hanya untuk membayar obat impor,” jelas Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Edi Putra Irawady usai rapat satgas PKE di Jakartam Selasa (7/2/2017).

Indonesia sedianya akan menggandeng India dalam merealisasikan target tersebut. Hal itu disinggung Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong ketika menghadiri rapat satgas.

“Desember lalu Presiden ke India. Di awal tahun Presiden perintahkan ke kabinet untuk tindak lanjuti kerjasama di bidang farmasi dengan India,” ujarnya.

Perbincangan lebih lanjut mengenai kerjasama tersebut akan dibahas dalam KTT Indian Ocean Rim Association (IORA) yang diadakan Maret 2017. Dampak dari kerjasama Indonesia-India tersebut akan memangkas harga obat obatan hingga 20%–30%.

“Kalau bisa betul-betul ada tiga tahun program maka harga bisa 20%-30% lebih murah obat generik itu. Salah satunya kita kerja sama dengan India untuk bahan baku, karena perlu size segala macam. ASEAN dan India bisa bersatu untuk hadapi Cina yang size sudah terlalu besar,” terang Kepala Tim Ahli Wakil Presiden yang juga menjabat sebagai Anggota Pokja III Satgas PKE Sofyan Wanandi.

Pokok-pokok yang menyusun Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XV telah selesai dikerjakan. Namun, Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian Darmin Nasution masih menilai PKE tersebut belum cukup informatif untuk disampaikan kepada publik. Dirinya menugaskan satgas terkait untuk kembali melakukan pantauan di lapangan.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini