Image

Waspada! Ancaman Inflasi 2017 Naik karena Gejolak Harga Pangan

Agregasi Senin 13 Februari 2017, 11:39 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 02 13 20 1616765 waspada-ancaman-inflasi-2017-naik-karena-gejolak-harga-pangan-AxACFwX9H0.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Melejitnya laju inflasi bulan ini tidak terlepas dari dampak lanjutan kenaikan tarif listrik yang dimulai Januari 2017. Meski demikian, menurut Gubernur BI Agus DW Martowardojo, dampak penyesuaian tarif listrik terhadap inflasi hanya akan berlangsung sementara.

Agus menilai, inflasi bulan ini akan dipengaruhi juga oleh kenaikan harga pangan. Salah satunya, yaitu harga cabai.

"Tetapi kalau untuk harga volatile food, seperti daging ayam, telur ayam, dan bawang merah, itu semuanya dalam kondisi deflasi," ujarnya kepada pers di Jakarta,

Menurut dia, instansinya dan pemerintah akan terus berkoordinasi untuk mengendalikan tingkat harga tahun ini. Dengan demikian, risiko kenaikan inflasi 2017 karena kenaikan harga diatur pemerintah (administered price) bisa terkendali. BI dan pemerintah sendiri telah membentuk Tim Pengendali Inflasi (TPI ) baik di pusat dan di daerah.

Secara umum, Agus menilai tingkat inflasi masih terjaga dan sesuai dengan target inflasi BI tahun ini, 4% plus minus 1%.

Secara terpisah, ekonom Indef juga memprediksi laju inflasi tahun ini akan jauh lebih tinggi dari 2016. Hal ini terjadi karena ada kebijakan administered prices seperti kenaikan tarif dasar listrik (TDL), bahan bakar minyak (BBM), biaya pengurusan STNK dan kenaikan lonjakan harga pangan.

Padahal dengan adanya inflasi yang tinggi itu bakal membuat daya beli masyarakat anjlok. Bahkan tak hanya itu, inflasi tinggi juga membuat konsumen dan produsen sama-sama menderita. “Saya melihat inflasi yang tinggi di 2017 ini akan menyebabkan konsumsi, produsen, dan sektor pembiayaan akan sangat terpukul,” ujar Abdul Manap Pulungan, ekonom Indef, di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, laju konsumsi inflasi tinggi akan menurunkan pola konsumsi, sehingga sudah pasti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama konsumsi rumah tangga.

“Dan bagi produsen, dengan inflasi tinggi biasanya biaya produksi akan meningkat. Dampaknya bisa memengaruhi pendapatan dan laba, bahkan rencana ekspansi bisnisnya. Jika itu terjadi tentu akan mengganggu serapan tenaga kerja,” tutur dia.

Tidak hanya itu. Inflasi tinggi juga akan mengganggu dunia perbankan. Salah satunya terkait dengan pembiayaan. “Karena inflasi yang tinggi tentu akan menyebabkan suku bunga tetap tinggi, sehingga penyaluran kredit pasti kembali rendah seperti 2016," ujarnya.

Apalagi memang jika dilihat inflasi 2016 yang relatif rendah di angka 3,02% itu, ternyata jika dilihat tiga penopangnya masih tinggi. Yaitu komponen core inflation (inflasi inti), gejolak harga pangan (volatile food), dan administered prices atau harga-harga yang diatur pemerintah.

“Ternyata inflasi harga pangan masih tinggi 5,9%. Artinya orang tidak bisa beli apa-apa kalau harganya mahal. Tak bisa beraktivitas dengan baik. Dan tahun ini ada kenaikan administered prices. Pasti daya beli masyarakat akan turun dan inflasi melonjak,” ujarnya.

Hal itu terutama indikator gejolak bahan pangan atau volatile foods dengan membandingkan kembali harga yang diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan harga yang diterima oleh masyarakat.

Sebelumnya Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan, hal ini dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa data inflasi benar-benar mencerminkan kondisi harga yang diterima oleh masyarakat.

Selain itu, pemerintah dapat melihat langsung perkembangan harga-harga bahan pangan yang dihadapi masyarakat dengan perkembangan harga yang diukur oleh BPS. "Sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan yang pas. Maka tadi dengan BPS, kita bahas agak dalam," ujarnya, pekan lalu.

Dengan membedah kembali indikator inflasi, pemerintah mengharapkan mampu melihat kendala apa saja yang membuat harga suatu komoditas pangan bergejolak dan bagaimana mengendalikannya.

Selain melihat volatile foods, Suahasil mengatakan bahwa pemerintah juga melihat indikator lain, yakni harga yang diatur pemerintah atau administered price. Namun, hal ini tak memberi sinyal bahwa pemerintah akan mengubah ketentuan administered price yang diluncurkan di tahun ini, seperti biaya administrasi pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), harga bahan bakar minyak (BBM), dan tarif dasar listrik (TDL).

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini