Image

Sri Mulyani: Kontrak dengan Freeport Menyangkut Banyak Dimensi

Dedy Afrianto, Jurnalis · Senin 13 Februari 2017, 18:22 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 02 13 20 1617218 sri-mulyani-kontrak-dengan-freeport-menyangkut-banyak-dimensi-oTrJuY30ms.jpg Ilustrasi: (Foto: Antara)

JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk PT Freeport Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017) yang mengharuskan perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya untuk mengubah status kontraknya menjadi IUPK.

Hanya saja, Freeport mengajukan beberapa syarat. Di antaranya adalah jaminan dan stabilitas untuk dapat berinvestasi jangka panjang. Bahkan Freeport juga meminta agar IUPK tidak berprinsip prevailing atau mengikuti aturan pajak yang berlaku sehingga dapat berubah, melainkan berprinsip naildown atau pajak dengan besaran tetap.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, banyak masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah terkait Freeport. Tak hanya pajak, persoalan lainnya pun juga turut menjadi permasalahan yang turut menjadi perhatian pemerintah.

"Sebetulnya persoalannya tidak hanya pada masalah pajak saja. Kontrak dengan Freeport menyangkut banyak dimensi. Di satu sisi ada suatu kontrak yang sudah di tandatangani yaitu berdasar KK yang dalam hal ini sekarang harus menghadapi UU minerba yg baru yg hrs disesuaikan. Namun di sisi lain, kita juga ingin menyampaikan adanya suatu kepastian usaha bagi para pelaku usaha di Indonesia," tuturnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Menurut Sri Mulyani, dalam UU minerba telah diamanatkan bahwa apapun bentuk kerjasama antara pemerintah dengan para pengusaha, maka penerimaan pemerintah harus dijamin lebih baik. Hal ini pun tengah dibicarakan antara pemerintah dengan Freeport agar memberikan kepastian mengenai lingkungan usaha.

"Tapi di sisi lain juga membela kepentingan RI. Baik dari sisi penerimaan, dan penerimaan itu banyak sekali dimensinya, ada pajak, ada royalty, ada PBB, ada juga iuran yang lain, dan juga dari sisi kewajiban mereka melakukan divestasi serta dari kewajiban mereka membangun smelter," imbuhnya.

Hal ini pun perlu untuk dicerminkan dalam kontrak yang baru. Untuk pemerintah perlu melakukan negosiasi yang teliti agar kepentingan negara tetap terjaga.

"Namun dari sisi lain kita juga perlu member kepastian kepada para pengusaha, sehingga mereka perlu untuk melakukan planning. Karena mereka kan juga perusahaan public, jadi mereka harus bertanggung jawab pada shareholders-nya," tutupnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini