Bulog Tunggu Instruksi Jual 21 Ribu Ton Daging Kerbau Impor

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 14 Februari 2017 12:46 WIB
https: img.okezone.com content 2017 02 14 320 1617833 bulog-tunggu-instruksi-jual-21-ribu-ton-daging-kerbau-impor-42rYpl3WpN.jpg Ilustrasi: Okezone

JAKARTA - Pemerintah pada 2016 lalu telah melakukan impor daging kerbau. Impor ini dilakukan untuk menekan harga daging sapi yang berada pada level stabil tinggi.

Namun, sama seperti program pengampunan pajak (tax amnesty), kebijakan dibukanya impor daging kerbau juga akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perhimpunan Peternakan Sapi dan Kambing Indonesia (PPSKI) meminta MK melakukan judicial review (JR) terhadap impor daging kerbau asal India.

"Putusan MK kita tidak dalam posisi menilai. Kita kirim surat ke pihak regulator seperti Mendag Mentan, Menko dan Menteri BUMN kondisi ini mohon di ambil putusan," tutur Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti di Kantor Divisi Regional Bulog DKI Jakarta, Jakarta Utara, Selasa (14/2/2017).

Terkait kelanjutan impor daging sapi, Bulog berencana akan melakukan rapat dalam waktu dekat dengan Kementerian terkait. Menurutnya, berdasarkan informasi yang beredar impor tetap diperbolehkan.

"Dalam satu atau dua hari kita akan diberikan rapat. Bisik-bisik sepertinya dibolehkan jalan terus . Tapi sekarang belum jalan karena tunggu penugasan," ujarnya.

Terdapat sekira 21 ribu ton daging kerbau asal India yang akan diimpor dari target 70 ribu ton. Namun, Bulog masih menunggu surat penugasan untuk melakukan impor daging sapi ini.

"Selain dari India belum. Dulu kab ada dari Spanyol, Australia. Saat ini yang tersisa kewajiban pengiriman dari India . Ada 21 ribu ton dari 70 ribu ton. Utk habiskan sisa impor nunggu penugasan," jelasnya.

Daging impor ini dipastikan sehat dan terbebas dari penyakit. Pemerintah pun secara ketat telah memeriksa kesehatan daging tersebut sebelum masuk ke pasar Indonesia.

"Dulu aturan sudah ketat proses prosedur dari India. Ketat sekali setiap titik diperiksa. Masalahnya mempersepsikan putusan MK," tutupnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini