Image

Rasio Utang Mulai Naik, Pemerintah Mulai Waspada

Agregasi Kamis 16 Februari 2017, 13:15 WIB
https img okeinfo net content 2017 02 16 20 1619975 rasio utang mulai naik pemerintah mulai waspada RlyCfZR6AH jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mewaspadai mulai naiknya rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sejak krisis keuangan di 2008, rasio utang terhadap PDB menurun namun tren peningkatan itu justru mulai menanjak sejak 2014 yang menyentuh angka 25,9% terhadap PDB atau Rp2.604,93 triliun, lalu di 2015 menjadi 26,8% atau Rp3.098,64 triliun dan di 2016 meningkat lagi menjadi 27,9 triliun atau Rp3.466,96 triliun.

Hal itu pula yang diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta.

“Kita akan tetap waspada. Mengelola APBN kan kita tetap lihat dinamika yang terjadi di perekonomian nasional, global, perubahan kurs, harga minyak, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga akan terus menerus dipantau. Kita lihat dampaknya ke APBN dan bagaimana kemudian angkanya akan berubah dari sisi penerimaan dan belanja negara,” kata Sri Mulyani.

Namun begitu, Sri Mulyani melihat rasio utang tersebut masih terjaga dan lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Rasio utang negara lain terhadap PDB, contohnya Jepang sudah menembus sekitar 250 persen dan Amerika Serikat (AS) 108 persen.

“Rasio utang terhadap PDB AS sudah 108 persen, Jepang malah sudah 250 persen, dan di negara-negara Eropa, seperti Jerman yang dianggap paling pruden pun, rasio utangnya mendekati 70 persen dari PDB,” terang dia.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, penggunaan utang tanpa menghasilkan apapun atau bersifat konsumtif akan berbahaya bagi negara maupun sebuah perusahaan. Namun utang yang produktif bukanlah sebuah masalah.

“Negara itu seperti korporasi, kalau utang untuk investasi dan ternyata ekspansinya bagus, menghasilkan pendapatan, utang bukan problem. Tapi utang bisa menjadi disaster, kalau tidak jadi apa-apa. Jadi kualitas spending dan kemampuan birokrasi untuk menjaga utang sangat penting,” jelas Sri Mulyani.

Jika dilihat sejarah utang dari era orde baru sampai saat ini, meskipun secara nilai utang naik, akan tetapi rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB masih jauh dari batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen dari PDB.

Berdasarkan jangka waktu asal, Utang Luar Negeri jangka panjang yang masih mendominasi (ULN) Indonesia, mencapai USD283,5 miliar atau tumbuh 8,7% YoY, lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal sebelumnya yang sebesar 8,2% YoY. Sementara itu, posisi ULN jangka pendek tercatat sebesar USD41,8 miliar atau tumbuh 1,8% YoY, yang juga lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 3% YoY.

"Meski utang jangka pendek meningkat, rasionya terhadap cadangan devisa turun menjadi sebesar 35,5% dari 37,8% pada kuartal sebelumnya sejalan dengan meningkatnya posisi cadangan devisa," tulis BI dalam laporan sebagaimana dikutip, November 2016.

BI juga mencatat, ULN publik yang tercatat USD 162,2 miliar tumbuh meningkat menjadi 20,8% YoY dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 17,9% YoY. Sementara ULN swasta yang tercatat USD163,1 miliar, masih terkontraksi 2,7% YoY. Bahkan penurunannya lebih dalam dibanding kuartal sebelumnya yang terkontraksi 2,3% YoY.

Posisi ULN swasta tersebut juga masih terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, pertumbuhan tahunan ULN sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas & air bersih melambat. Sedangkan pertumbuhan tahunan ULN sektor pertambangan dan sektor keuangan masih mengalami kontraksi.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini