Image

Deadline 28 Februari, Sinkronisasi Anggaran dan Perencanaan Harus Rampung!

Dedy Afrianto, Jurnalis · Jum'at 17 Februari 2017, 15:39 WIB
https img o okeinfo net content 2017 02 17 20 1621189 deadline 28 februari sinkronisasi anggaran dan perencanaan harus rampung nA1j9qKU6h jpg Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah akan menerbitkan aturan mengenai sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Bogor 31 Januari lalu.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, aturan ini ditargetkan akan rampung pada bulan ini. Saat ini, aturan tersebut tangan diformulasikan. Nantinya, melalui aturan Bappenas akan miliki kewenangan untuk menentukan prioritas dari level program hingga pelaksanaan proyek.

"Kemudian Bappenas juga punya kewenangan mengawal dari penganggaran sampai pelaksanaan sehingga kita jaga selama tahun anggaran itu proyek benar-benar dilakukan, tidak diganti dikurangi," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Dalam aturan ini, Bappenas nantinya akan memiliki wewenang untuk pengendalian dan pelaksanaan perencanaan. Program pemerintah pun akan ditetapkan seizin Bappenas, tak hanya dari satu kementerian atau Dirjen Anggaran.

"Ya kita pokoknya begini, ini prioritas. Kita tinggal message ke K/L, prioritas nasional tidak bisa diganggu. Kalau mereka negosiasi dengan DPR urusan di luar non Proyek Strategis Nasional (PSN) terserah mereka. Kita minta PSN sampai level proyek tidak boleh ganggu, kalau mau diubah harus persetujuan kita dulu," tutupnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini