Share

SURVEI OKEZONE FINANCE: Generasi 1981-1994 Sulit Beli Rumah, Benarkah?

Tim Riset Okezone Finance, Jurnalis · Senin 20 Februari 2017 07:44 WIB
https: img.okezone.com content 2017 02 19 470 1622458 survei-okezone-finance-generasi-1981-1994-sulit-beli-rumah-benarkah-QJw5PHuNjv.jpg Ilustrasi : Shutterstock

JAKARTA – Generasi milenial atau akrab disebut kawula muda di Indonesia dinilai memiliki masalah dalam memenuhi kebutuhan "papan". Kebutuhan tempat tinggal itu seiring waktu terus mengalami kenaikan harga, sementara kenaikan gaji atau pendapatan yang diperoleh tidak mampu mengimbangi kenaikan harga rumah yang signifikan.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam sebuah kesempatan mengatakan kenaikan harga rumah dalam kurun beberapa tahun bisa mencapai 20%. Sementara kenaikan gaji generasi milenial hanya 10%.

Darmin menilai kesulitan membeli atau mencicil rumah saat ini sudah begitu terasa dan dialami oleh masyarakat Indonesia kelahiran periode 1980 hingga awal 2000-an.

"Dalam waktu beberapa tahun generasi milenial tidak ada yang bisa memiliki rumah di dalam kota, karena mahalnya harga properti dan gaji yang tak seberapa," ungkap Darmin.

Kali ini Tim Okezone Finance mengadakan survei terkait sulitnya memiliki rumah bagi generasi milenial. Berikut hasil survei yang terkumpul.

1. Menurut Anda dan berdasarkan pengalaman, seberapa sulit generasi milenial memiliki rumah?

A. Sangat sulit

B. Cukup sulit

C. Mudah

Hasil: Sebanyak 48% responden menjawab sangat sulit bagi generasi milenial untuk memiliki rumah. Sementara 44% menyatakan cukup sulit bagi generasi milenial untuk memiliki rumah. Hanya 8% yang menganggap mudah bagi generasi milenial untuk memiliki rumah.

Β 

2. Usia berapa biasanya seseorang mampu membeli rumah sendiri?

A. 17–20

B. 21–25

C. 26–30

D. 31–35

E. 36–40

F. Lainnya

Sebanyak 4% responden menganggap usia 21–25 sudah mampu untuk memiliki rumah sendiri. Sebanyak 20% responden menilai usia 26–30 sudah mampu untuk memiliki rumah sendiri. Kemudian sebanyak 40% responden memperkirakan ketika usia 31–35 baru mampu untuk memiliki rumah sendiri. Sementara 24% responden menjawab usia 36–40 usia ideal untuk mampu memiliki rumah sendiri. Sebesar 12% sisanya menjawab lain-lain.

Β 

3. Menurut Anda, wajarkah kenaikan harga rumah saat ini yang lebih besar dari kenaikan gaji ataupun lebih besar dari kenaikan inflasi?

A. Wajar

B. Tidak Wajar

C. Tidak tahu

D. Lainnya

Sebanyak 20% responden menganggap kenaikan harga rumah saat ini yang lebih besar dari kenaikan gaji ataupun lebih besar dari kenaikan inflasi masih dalam taraf wajar. Sementara 68% menganggap tidak wajar. Kemudian 4% menjawab tidak tahu. Sedangkan 8% sisanya menjawab lainnya.

Β 4. Harga ideal untuk sebuah rumah 100 meter persegi di kawasan DKI Jakarta, menurut Anda berapa?

A. Di bawah Rp500 juta

B. Rp500 juta sampai Rp 1 miliar

C. Di atas Rp 1 miliar

D. Lainnya

Sebanyak 12% responden menjawab harga rumah ideal ukuran 100 meter persegi di daerah Jakarta di bawah Rp500 juta. Sementara 40% responden menjawab harga ideal berada di kisaran Rp500 juta hingga Rp 1 miliar. Kemudian 16% responden menjawab di atas Rp1 miliar. Lalu 32% sisanya menjawab lainnya/relatif.

Β 

Berikut sejumlah responden dalam Survei Okezone Finance kali ini beserta tanggapan dan sarannya:

1) Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara

1. B. Cukup sulit

2. D. 31–35

3. B. Tidak Wajar

4. B. Rp500 juta sampai Rp1 miliar

5. Subsidi bunga KPR tepat sasaran bagi masyarakat tidak mampu. Rusunawa dengan fasilitas yang baik. Program 1 juta rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) segera terealisasikan.

2) Analis Mandiri Reni Putri

1. B. Cukup sulit

2. D. 31–35

3. A. Wajar

4. B. Rp500 juta sampai Rp1 miliar

5. Pemerataan pembangunan ekonomi dan perumahan di seluruh daerah, karena konsentrasi perumahan di Ibu Kota sudah sangat padat dan permintaannya sangat besar maka harga rumah menjadi sangat mahal.

3) Pengusaha Eddy Ganefo

1. B. Cukup sulit

2. D. 31–35 (Meskipun usia di bawah itu juga ada yang sudah memiliki rumah)

3. A. Wajar (karena harga tanah semakin tinggi)

4. C. Di atas Rp1 miliar

5. Buat bank tanah agar dapat dimanfaatkan dalam menyediakan perumahan terjangkau bagi masyarakat.

Β 

4) Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti (Dosen Teknik Planologi) Yayat Supriatna

1. A. Sangat sulit

2. D. 31–35

3. B. Tidak Wajar

4. B. Rp500 juta sampai Rp1 miliar

5. Apakah mekanismenya harga tanahnya ikut pasar atau pemerintah mau intervensi melalui public housing? Harga tanah di China dan Singapura saja diambil alih oleh negara atau pemerintah setempatnya. Sekarang harga tanah di Indonesia dilepas ke pasar dan akhirnya kacau. Kemudian pemerintah juga harus tegas mengedepankan infrastruktur kepada para developer. Sehingga developer tidak lupa infrastruktur. Kalau lupa, pembangunan rumah jadi tidak efektif dan semakin mahal.

5) Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Adhamaski Pangeran

1. A. Sangat sulit

2. D. 31–35

3. B. Tidak Wajar (harga tanah di Jakarta misalnya tumbuh 16% per tahun sedangkan upah riil pekerja Jakarta hanya tumbuh maksimal 10% per tahun)

4. C. Di atas Rp1 miliar (penelitian dari Cushman and Wakefield sudah tidak ada lagi rumah di Jakarta kurang dari Rp 900 juta)

5. Perlu ada bantuan uang muka. Karena kesulitan generasi muda saat ini dalam membeli rumah ialah mengumpulkan uang muka (DP). Oleh karena itu, perlu mendorong inovasi pembiayaan uang muka, seperti DP 0%.

6) Senior Associate Director Colliers Internasional Indonesia Ferry Salanto

1. B. Cukup sulit

2. D. 31–35

3. B. Tidak wajar

4. B. Rp500 juta sampai Rp1 miliar

5. Suku bunga rendah, harga lahan murah, insentif pajak yang (lebih ringan) untuk MBR.

7) Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan Suwandi

1. A. Sangat Sulit

2. E. 36–40

3. C. Tidak Tahu

4.B. Rp500 juta sampai Rp1 miliar: 10=40%

5. Untuk wilayah perkotaan bangun sebanyak-banyaknya rusun murah dengan fasilitas kredit ringan, untuk pinggiran kota bangun perumahan murah dengan kredit ringan didukung sarana transportasi massal, pemerintah jangan sampai "kalah gesit" dibanding pengembang swasta.

8) Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Rusli

1. B. Sangat Sulit

2. C. 26–30

3. B. Tidak Wajar

4. B. Rp500 juta sd Rp 1 miliar: 10=40%

5. Kebijakan pemerintah

a. Mengusahakan bank tanah, agar spekulasi atas harga tanah tidak terjadi;

b. Pembangunan "bridging house" di atas bank tanah bagi para pekerja baru (usia 24–30) dan golongan tidak mampu dengan skema sewa murah.Pada masa sewa pada bridging house tersebut, para penyewa akan mengumpulkan dana untuk pembayaran down payment dan adanya peningkatan income yang agar bisa memenuhi persyaratan angsuran selepas dari bridging house;

c. Subsidi bunga untuk DP;

d. Dalam jangka panjang –pembenahan RT/RW agar pembangunan antara kawasan perumahan dan kawasan lainnya– selaras. Implikasinya transportasi antara kawasan perumahan dan daerah kawasan perkantoran/industri/perdagangan lebih bisa efisien. Saat ini salah satu masalah yang dihadapi generasi berusia 30 tahun ke atas yang sudah memiliki rumah adalah transportasi yang mahal dikarenakan jauh dari tempat bekerja. (Bogor, Citayam, Depok Ujung-Sawangan-Depok-Cilodong).

9) Perencana Keuangan Andi Nugroho

1. B. Cukup Sulit

2. D. 31–35

3. B. Tidak Wajar

4. B. Rp500 juta sampai Rp1 miliar: 10=40%

5. Karena kenaikan harga rumah cenderung tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah, maka pemerintah bisa membuat kebijakan seperti menurunkan persentase DP yang diwajibkan, sehingga masyarakat bisa dengan lebih mudah untuk membeli rumah. Selain itu pemerintah juga bisa membuat kebijakan bagi developer property untuk membuat rumah sederhana setiap sekian rumah mewah yang dibuat.

10) Pengamat Pajak CITA Yustinus Prastowo

1. A. Sangat Sulit

2. D. 31–35

3. B. Tidak Wajar

4. B. Rp500 juta sampai Rp1 miliar: 10=40%

5. Mengendalikan spekulasi agar harga tidak naik terus, dan redistribusi lahan melalui underutilized land tax.

11) Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri

1. A. Sangat sulit

2. C. 26–30

3. A. Wajar

4. D. Lainnya: Tergantung dari supply and demand, baru bisa mementukan harga idealnya berapa

5. - Pemerintah harus mengelola demand. Membedakan pengenaan pajak mana lahannya atau propertinya yang untuk investasi dan riil.

- Generasi milenial harus mengubah konsep mindset kalau hunian itu tidak perlu yang landbase tapi justru vertikal. Tapi orang Indonesia sayangnya selalu berpikir landbase.

- Kalau orang Indonesia selalu menganggap tinggal di rumah itu harus hak milik, padahal bisa saja sewa sampai mati. Makanya rusunawa itu saya pikir skema ke depan yang harus ditingkatkan oleh pemerintah, perbanyak rusunawa. Singapura kebanyakan rusun sewaan, tapi diberikan pemerintah dengan biaya tidak tinggi.

12) Ketua Housing Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto

1. A. Sangat sulit

2. C. 26–30

3. B. Tidak Wajar

4. D. Lainnya: harga ideal sebenarnya bergantung pada pengembang. Kalau terus merekayasa harga tanah, ya harga ideal untuk satu rumah 100 m2 di Jakarta tidak bisa ditentukan.

5. - Pemerintah wajib hadir. Apalagi soal tanah yang seharusnya dikuasai negara, kembali kepada reforma agraria. Kalau begini terus ya tidak akan bisa.

- Pemerintah juga harus hadir dan menguasai komponen utama bahan bangunan strategis. Mengingat bahan bangunan juga berasal dari perut bumi Indonesia.

13) Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdilah

1. C. Mudah

2. B. 21–25

3. B. Tidak Wajar

4. D. Relatif

5. Pemerintah sudah berkomitmen merumahkan masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, komitmen itu tentunya harus banyak dukungan serius dari pemerintah daerah, karena regulasi ini kan ada di pemerintah daerah.

14) Managing Director President Office Sinar Mas Land Dhony Rahajoe

1. B. Cukup sulit

2. D. 31–35

3. A. Wajar

4. D. Relatif

5. Misalnya kemarin ada wacana pajak untuk tanah yang belum dibangun gitu, padahal pengembang kan harus tanah itu sebagai ketersedian barang untuk produksi bukan spekulasi, beda dengan spekulasi. Terus kalau dibebani pajak lagi terus itu yang menjadikan biaya tinggi, ya itu akan memberatkan pasar lagi, konsumen lagi. Jadi mungkin harus ada kebijakan-kebijakan lagi yang bisa menekan harga antara lain dengan beban-beban yang dikurangi karena ongkos-ongkos produksi itu kan akan dihitung dan dikalkulasi.

15) Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati

1. A. Sangat Sulit

2. Kemampuan membeli rumah di setiap kota berbeda, antara DKI berbeda dengan Surabaya, dsb. Kalau di Jakarta untuk membeli rumah ukuran average pada usia di atas 36–40 tahun.

3. B. Tidak Wajar

4. B. Rp500 juta–Rp1 miliar

5. Sebenarnya harga lahan pasti mengikuti mekanisme pasar. Riilnya sekarang di DKI sudah rata-rata Rp10 juta per m2 di wilayah perkampungan. Meskipun sesuai dengan mekanisme pasar, tapi yang paling penting Pemerintah juga harus memerhatikan kebutuhan rumah bagi MBR. Maka perlu ada mekanisme land bank dan sebagainya. Untuk memastikan bahwa MBR juga membeli rumah untuk kebutuhan dasar hunian, tidak hanya untuk investasi.

16) Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian

1. A. Sangat Sulit

2. Relatif tergantung lapangan pekerjaan yang dia peroleh

3. B. Tidak Wajar

4. Tidak bisa memprediksi, sulit untuk Jakarta. Karena kembali kepada hukum ekonomi, demand and supply. Supply-nya sudah sedikit, sedangkan demand-nya masih terus meningkat.

5. Butuh pengelolaan kebijakan yang komprehensif dari pemerintah. Sehingga variabel yang pengaruhi high cost tidak wajar bisa menurun. Tidak hanya dari satu sektor, pemerintah harus bisa lakukan cutting cost. Penyebab harga tidak wajar adalah bunga properti Indonesia terlalu tinggi karena dipengaruhi oleh kebijakan moneter.

Kalau di Jepang bunga rumah paling tinggi 1% tahun, kalau di Indonesia bisa 15%. Meskipun memakai istilah 10% flat, sebenarnya bunga riilnya masih tinggi. Sehingga perlu kebijkan pemerintah, seperti land bank. Saat ini masih bersifat sporadis, sehingga pemilik modal sangat menguasai.

17) Perencana Keuangan Gozali

1. A. Sangat Sulit

2. C. 26–30

3. Sudah mulai tidak wajar

4. Tidak tahu

5. Pemerintah harus punya strategi pembangunan rumah. Ada kawasan tertentu yang harus dibuat perumahan dan kawasan tertentu untuk industri. Pemerintah juga harus menguhubungkan kebutuhan rumah dengan penggunanya. Misalnya Jakarta adalah kota jasa yang butuh sekian orang pekerja. Perlu dipikirkan antara perumahan terintegrasi dengan transportasinya. Ini hubungannya nanti dengan macet juga. Untuk daerah industri seperti Karawang, Tangerang, Cikarang yang merupakan kawasan industri. Itu dipikirkan rumah untuk tenaga kerjanya. Saya lebih setuju kalau untuk perumahan mewah tidak boleh ada di Jakarta atau di sekitar Jakarta. Harus jauh lagi. Karena mereka tetap akan menggunakan mobil. Tapi untuk kelas menengah dibuat di Jakarta atau di tengah Jakarta, karena dipakai untuk karyawan kantoran yang kerja di Jakarta. Untuk perumahan yang tipenya kelas bawah seperti pekerja pabrik, disediakan perumahan sekitar kawasan industri.

18) Perencana Keuangan Freddy Piellor

1. A. Sangat Sulit

2. E. 36–40

3. B. Tidak Wajar

4. C. Di atas Rp1 miliar

5. Pertama, uang muka rumah diperkecil melalui bantuan bank. Kedua periode pembayaran cicilan diperpanjang hingga 30 tahun, karena masa-masa kerja dimulai dari usia 35–50 tahun. Ketiga, ada pemberian subsidi untuk ukuran rumah sederhana atau rumah pertama khususnya bagi pekerja. Keempat, kawasan tertentu dipersiapkan hanya untuk pembeli rumah pertama bukan investor. Sehingga, masayarakat muda range usia di bawah 35 tahun masih dapat membeli rumah. Terakhir, BPJS Ketenagakerjaan dan Jamsostek terlibat dalam pembiayaan dengan jaminan diambil dari uang pensiunan.

19) Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto

1. B. Cukup sulit

2. C. 26–30

3. B. Tidak Wajar

4. A. Di bawah Rp500 juta

5. Kita bicara sejauh mana kepekaan pemerintah kepada generasi muda. Sampai sejauh mana pemerintah memberikan ruang ke generasi muda, sejauh mana generasi muda bisa meningkatkan pendapatan, sejauh mana pemerintah membuka kesempatan lapangan kerja bagi anak muda. Kalau tidak ada ya mereka diharuskan bertahan karena tidak ada fasilitas negara untuk itu. Makanya kalau generasi muda enggak bisa akses itu dikarenakan tidak adanya ruang apresiasi diri untuk meningkatkan pekerjaan bagi mereka, tidak adanya kesempatan pendidikan buat kaum muda, kalau hal itu jadi komponen fokus negara dan difasilitasi enggak mungkin generasi muda kesulitan.

20) Ekonom BCA David Sumual

1. A. Sangat sulit

2. D. 31–35

3. B. Tidak Wajar

4. A. Di bawah Rp500 juta

5. Pemerintah harus memperpanjang tenor pinjaman perbankan yang sekarang 20 menjadi 30 tahun. Tujuannya supaya anak muda bisa mencicil pembayaran rumah, di samping itu masa depan anak mudah ke depan semakin naik jenjangnya. Selain itu, pemerintah juga harus mempermudah DP dengan memberikan subsidi. Jika demikian anak muda pasti bisa beli rumah.

21) Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno

1. A. Sangat sulit

2. E. 36–40

3. B. Tidak Wajar

4. A. Di bawah Rp500 juta

5. Sudah ada UU Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang tinggal tunggu peraturan pelaksanaannya. Selain itu, BI dan OJK juga sudah mempermudah kredit pemilikan rumah (KPR). Mudah-mudahan apat mendorong pemilikan rumah. Selain itu, spekulasi harga tanah dan rumah dipicu iklan-iklan yang provokatif di media publik yang disponsori para pengembang, juga harus dikoreksi. Apalagi ada yang bilang janji-janji keuntungan selangit dalam investasi di sektor properti.

22) Head of Research Cushman and Wakefield Indonesia Arief Rahardjo

1. B. Cukup sulit

2. E. 36–40

3. A. Wajar (kenaikan harga properti seharusnya lebih tinggi dari inflasi)

4. C. Di atas Rp1 miliar

5. Dengan mendorong permintaan, terutama daya beli konsumen dengan KPR lebih terjangkau.

23) Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno

1. B. Cukup sulit

2. E. 36–40

3. B. Tidak Wajar

4. B. Rp500 juta sampai Rp1 miliar

5. No comment.

24) Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdani

1. C. Mudah dengan KPR untuk pekerja pemula terlihat tumbuh

2. F. Lainnya, tidak menjawab

3. E. Ragu

4. E. Tergantung daerahnya di mana, kalau bicara rumah 100 meter di bawah Rp300 juta di Jakarta memang agak susah. Kalau harga itu tergantung daerah mana, Jakarta Timur mungkin relatif lebih rendah kenaikannya, tapi di Jakarta Barat dan Pusat mungkin harga rumahnya mahal. Jadi, sangat tergantung daerahnya.

5. Pemerintah harus bikin tata ruang untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah karena kalau enggak akan terjangkau untuk beli rumah jadi harus ada pengaturan di tata ruang ditentukan daerah mana dan itu memang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tanah itu GA bisa dispekulasikan. Ya harus ada pengaturan kalau enggak terlalu banyak spekulan dan harganya naik. Kalau pemerintah GA intervensi untuk tata ruang makin berat memang harganya.

25) Pengamat Ekonomi dari Universitas Padjajaran Bandung Ina Primiana Febri Mustika

1. B. Cukup sulit

2. F. Lainnya

3. B. Tidak Wajar

4. D. Enggak bisa ditentukan begitu, karena kan tergantung zona-zona wilayahnya. Kelas I apa II, misalnya di Menteng itu kan sudah mahal sekali, jadi tergantung daerahnya.

5. Supaya tidak bubble harus ada peran pemerintah. Harga yang wajar seberapa besar sih tiap tahunnya. Jangan dilempar ke pengembang. Memang akan naik tapi naiknya ya wajar saja kalau sekarang kan tinggi sekali. Pemerintah harus buat aturan kalau daerah perumahan berapa boleh kenaikan, jadi pemerintah juga harus punya data harga tanah di daerah ini berapa. Harus diatur kenaikannya jangan dilepas ke pasar. Pemerintah juga harus petakan misal semakin di kota semakin mahal. Supaya ke depan generasi penerus dia memang enggak bisa di lokasi pusat tapi masih mungkin di daerah pinggiran.

1
6

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini