Fasilitas DP KPR Harus Prioritaskan Pekerja yang Belum Punya Rumah

Dhera Arizona Pratiwi, Jurnalis · Selasa 21 Februari 2017 10:24 WIB
https: img.okezone.com content 2017 02 21 470 1623926 fasilitas-dp-kpr-harus-prioritaskan-pekerja-yang-belum-punya-rumah-Fz8v8n0d5n.jpg Ilustrasi : Okezone

JAKARTA - Belum lama ini BPJS Ketenagakerjaan berwacana ingin meluncurkan kembali fasilitas Pemberian Uang Muka Perumahan (PUMP) dan renovasi rumah. Namun diharapkan fasilitas ini bisa lebih diutamakan untuk diberikan kepada para pekerja yang belum memiliki rumah.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan BPJS Ketenagakerjaan bisa membatasinya ketentuannya dengan cara mendahulukan pekerja yang memiliki upah bulanan di bawah Rp6 juta ke bawah untuk lebih dulu mendapatkan fasilitas ini.

"Harus dibatasi bagi yang gajinya di bawah Rp6 juta dulu misalnya. Soalnya mereka dengan upah segini kan tidak bankable," ucapnya kepada Okezone.

Dia menerangkan, jika kategori upah pekerja disamaratakan sebagai salah satu syarat mendapatkan fasilitas PUMP tersebut, maka para pekerja yang berupah di bawah Rp6 jutaan otomatis akan tersingkir atau kalah dari pekerja berupah lebih tinggi. Tentunya hal ini akan menimbulkan ketidakadilan dan tidak adanya pemerataan.

Apalagi sebenarnya pekerja berupah double digit seharusnya lebih baik disarankan untuk mengakses kredit kepada perbankan saja, mengingat sudah tergolong memiliki akses kepada perbankan (bankable).

"Kalau Rp20 juta diberikan akses, padahal punya akses ke bank, pekerja yang satunya lagi tidak dapat atau kebagian (fasilitas PUMP), karena ada ketentuan kuota per tahun misalnya," jelasnya.

Untuk itu, katanya, pihaknya mendorong sebaiknya pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan lebih dulu fokus memberikan fasilitas PUMP kepada pekerja yang upahnya Rp6 juta ke bawah. Kemudian juga bisa diprioritaskan kepada pekerja yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun namun tak kunjung memiliki rumah.

"Yang sepertiga gajinya habis per bulan untuk kebutuhan utama. Atau bisa juga diprioritaskan kepada pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun, namun tidak kunjung punya rumah. Artinya, ketentuan ini, skala prioritasnya harus ada dan ditentukan oleh pemerintah," katanya.

(rai)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini