nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tak Kantongi Izin, Developer Bangunan Ilegal Siap Disanksi

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 21 Februari 2017 11:19 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 02 21 470 1623989 tak-kantongi-izin-developer-bangunan-ilegal-siap-disanksi-n061BQzRl2.jpg Foto: Koran Sindo

SLEMAN – Bangunan ilegal ditengarai marak di wilayah Sleman. Indikasinya banyak bangunan yang belum berizin, namun sudah berdiri.

Di antaranya bangunan rumah toko (ruko) tiga lantai di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sedan, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik. Bangunan itu melanggar peraturan, baik perizinan maupun bangunan gedung. Warga pun meminta Pemkab Sleman bertindak tegas atas pelanggaran tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukinan (DPUKP) Sleman Sapto Winarno mengakui sudah mengetahui hal tersebut. Namun bukan berarti membiarkannya.

Sebagai tindak lanjut dari temuan, pihaknya itu sudah melayangkan surat peringatan (SP) kepada pengembang ruko PT Surya Argon Jaya yang beralamat di Kaliurang, Caturtunggal, Kecamatan Depok, yang menyangkut dengan prosedur dan legalitas dalam mendirikan bangunan. Namun surat peringatan tersebut tidak diindahkan sehingga warga protes. “Kami sudah memberikan SP dua kali kepada pemilik ruko,” kata Sapto di ruang kerjanya, kemarin.

Mantan Kepala Dinas Sumberdaya Air Energi dan Mineral (SDAEM) Sleman menegaskan jika sampai SP ketiga tetap tidak diindahkan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas. Selain akan menghentikan pembangunan ruko, juga akan membawa perkara ini ke ranah hukum, yakni Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Untuk kepentingan itu, nantinya akan menggandeng Satpol PP dalam melakukan eksekusi. “Bangunan ruko itu bukan hanya tidak berizin, tapi juga melanggar garis sempadan,” tegasnya.

Warga Sedan, Sariharjo, Ngaglik, Hamid Warjito mengatakan warga keberatan dengan dengan bangunan ruko tersebut. Sebab dalam membangun ruko itu, pemilik tidak pernah melakukan sosialisasi. Padahal proses pembangunannya sejak Oktober 2016 lalu. Hal ini jelas melanggar perda. “Selain merasa tidak dihargai oleh pemilik bangunan, kami juga terganggu karena pengecoran dilakukan pada malam hari. Karena itu kami minta proses pembangunannya dihentikan,” ungkap Hamid.

Ketua DPRD Sleman Haris Syguharta meminta pemkab segera menindaklanjuti kasus itu dan menindak tegas yang melakukan pelanggaran. Selain itu, dewan juga akan melakukan croscek ke lapangan serta meminta keterangan pihak-pihak terkait, termasuk akan memanggil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (PMP2T), Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman (DPUKP), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk klarifikasi masalah ini.

(rai)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini