nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Permasalahan Mencolok, Kekosongan Hukum IMB Saat Konstruksi

Trio Hamdani, Jurnalis · Selasa 28 Februari 2017 16:47 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 02 28 470 1630393 permasalahan-mencolok-kekosongan-hukum-imb-saat-konstruksi-OlOji0oT7T.jpg Foto: Koran Sindo

JAKARTA - Terdapat sejumlah permasalahan terkait izin mendirikan bangunan (IMB) yang dinilai mampu menghambat turunnya pertumbuhan bisnis di sektor properti.

Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto menjelaskan, salah satu permasalahan yang paling mencolok, yakni adanya kekosongan hukum yang mengatur pungutan retribusi denda kepada pemilik bangunan yang mengadakan kegiatan konstruksi sebelum atau tanpa adanya IMB.

"Ini terjadi karena Peraturan Daerah DKI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Daerah menghapus formula denda yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah DKI Nomor 3 Tahun 2012," katanya di Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Temuan-temuan yang diperoleh JPI terkait perizinan mendirikan bangunan ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menghadapi masalah IMB. "Studi ini bertujuan membantu pemerintah memetakan masalah perizinan bangunan yang cukup kompleks," terangnya.

“Kami yakin jika studi ini ditindaklanjuti akan berdampak positif pada efisiensi birokrasi dan percepatan pembangunan yang bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi Jakarta," terangnya.

Ia pun mengatakan, hasil studi yang dilakukan pihaknya telah disampaikan kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dalam keterangan tertulis yang dirilis JPI, Kepala PTSP Edy Junaedi memberikan tanggapan positif serta menerima studi JPI tersebut sebagai masukan untuk memperbaiki regulasi yang ada saat ini.

“Posisi aturan saat ini memang belum ideal untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Sekarang adalah momen yang tepat untuk memperbaiki dan menyesuaikan dengan kebutuhan," tukasnya.

(rai)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini