Image

Bandara International Yogyakarta Bakal Serap 18 Ribu Tenaga Kerja

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 08 Maret 2017, 15:15 WIB
https img z okeinfo net content 2017 03 08 320 1637404 bandara international yogyakarta bakal serap 18 ribu tenaga kerja guqOY0N4WV jpg Ilustrasi bandara. (Foto: Okezone)

YOGYAKARTA – Pemda DIY memperkirakan ada 6.000 tenaga kerja (naker) terserap dalam pembangunan bandara baru, New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulonprogo. Jumlah itu bakal meningkat tiga kali lipat atau 18.000 orang saat bandara mulai beroperasi.

Pembangunan bandara ini masih dalam tahap lelang pembangunan fisik dan diyakini dalam waktu dekat proyek fisik NYIA segera dilaksanakan. Nah pada proyek fisik inilah yang membutuhkan tidak kurang dari 6.000 pekerja. Sehubungan dengan kebutuhan tenaga kerja tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY,

Andung Prihadi mengaku, sudah melakukan penguatan tenaga kerja dalam rangka pekerjaan praoperasi dan operasional NYIA pada 2019. Penguatan tenaga kerja dari sisi skill (kemampuan) dan penguatan dari sisi profesionalitas. “Kami menyiap-kannya sebelum bandara beroperasi dan saat beroperasi,” kata Andung di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, kemarin.

Penguatan kemampuan saat pembangunan bandara antara lain pelatihan las baja. Pelatihan ini diberikan kepada tenaga kerja lulusan SMA/SMK. Sedangkan peningkatan profesionalitas diberikan kepada calon tenaga kerja lulus D-3 ke atas, misalnya pelatihan airline staf , administrasi penerbangan, dan lainnya.

“Penguatan dan pelatihan tersebut untuk calon tenaga kerja berasal dari seluruh DIY,” ucap Andung. Hanya jumlah calon tenaga kerja yang dididik tidak banyak. Setiap bidang untuk peningkatan skill sekitar 100 orang. “Karena memang anggaran terbatas,” katanya. Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ini mengungkapkan, pembangunan NYIA bakal menyedot banyak tenaga kerja.

Untuk bidang industri pada praoperasi diprediksi sekitar 3.389 tenaga kerja. Lalu bidang konstruksi atau bangunan fisik sekitar 2.688 orang. “Saat ini yang dilatih di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk materi instalasi listrik 88 orang dan las listrik 108 orang,” katanya. Lebih lanjut dikatakan, saat NYIA beroperasi jumlah tenaga kerja yang terserap lebih banyak lagi.

Ditambahkannya, tenaga kerja yang terserap mayoritas bidang pariwisata dan industri. “Jadi keberadaan bandara akan mengurangi pengangguran di DIY secara signifikan,” ucap Andung. Saat ini persentase pengangguran terbuka di DIY sebesar 4,07% dari jumlah penduduk. Melalui bandara baru, diperkirakan angka pengangguran turun menjadi 2%.

“Saya kira signifikan penurunan jumlah penganggurannya,” kata Andung optimistis. Menurut dia, Pemda DIY akan mengupayakan warga DIY dapat mengakses pekerjaan di NYIA Kulonprogo. Saat ini baru Pemkab Kulonprogo yang sudah menjalin kerja sama dengan PT Angkasa Pura I. Harapannya kabupaten/kota juga melakukan nota kesepahaman atau MoU dengan badan usaha milik negara (BUMN) jasa bandara tersebut.

“Sudah ada MoU untuk Kulonprogo, nanti bisa dikembangkan ke kabupaten/kota,” katanya. Sekretaris Komisi C DPRD DIY Agus Subagyo mengatakan, keberadaan NYIA harus sesuai dengan janjinya yakni menyejahterakan masyarakat DIY. “Serapan tenaga kerja di bandara adalah salah satu wujudnya. Warga lokal jangan hanya sebagai penonton pembangunan, tapi sebagai subyek atau pelaku,” katanya mengingatkan.

Sebelumnya, Group Head Project Management Officer PT Angkasa Pura I, Widodo memastikan warga terdampak pembangunan bandara baru bisa bekerja dalam megaproyek ini. Tidak hanya kontraktor lokal yang dilibatkan dalam pembangunan bandara yang menempati area 578 hektare tersebut. “Pekerjanya juga warga lokal, mereka adalah warga terdampak,” katanya di DPRD DIY belum lama ini.

Menurut dia, usai groundbreaking atau peletakan batu pertama, pihaknya langsung bekerja dengan melakukan pemagaran aset atau lahan bandara. Aset yang dipagari sepanjang 23 kilometer, tapi diprioritaskan di lahan yang statusnya sudah selesai atau bukan bersengketa. “Pemagaran sudah dimulai dengan melibatkan warga sekitar,” katanya.

Widodo mengungkapkan, untuk kebutuhan tenaga kerja pada megaproyek NYIA, PT Angkasa Pura I sudah berkoordinasi dengan kepala desa setempat, khususnya desa terdampak. Kepala desa bertugas mendata warga yang bersedia bekerja pada proyek bandara. “Kami data siapa yang siap bekerja dan keterampilannya apa saja (yang dipunya),” ungkapnya. Selama proses pembangunan NYIA akan direkrut 2.000- 3.000 warga lokal.

Untuk saat ini proyek bandara baru pada tahap pemagaran dengan serapan 10% warga lokal dipekerjakan dari jumlah pekerja yang dibutuhkan. “Pekerjaan pemagaran ini baru 5-10% warga lokal yang kami libatkan. Dari pengalaman kami, proyek bandara membutuhkan 2.000- 3.000 orang,” paparnya.

Pusat Pastikan Relokasi Magersari Segera Dibangun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) segera membangun rumah untuk relokasi magersari bagi warga terdampak pembangunan NYIA. Pembangunan rumah yang dimulai paling cepat pada pertengahan Maret ini khusus warga yang tidak memiliki rumah atau penggarap Pakualaman Ground (PAG).

Jumlah rumah yang dibangun sebanyak 50 unit, meski data calon penghuni di lahan magersari tercatat 46 kepala keluarga (KK). Tiap rumah menempati lahan 100 meter persegi, dengan tipe rumah 36. Di lokasi tersebut, pemerintah juga akan membangun fasilitasi pendukung seperti fasum dan fasos layaknya kompleks perumahan umumnya.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY, Muhammad Mansyur mengatakan, untuk relokasi warga terdampak bandara yang sudah ada titik terang adalah relokasi magersari. “Yang dari Kementerian PUPR baru untuk alokasi (relokasi rumah) tanah yang di PAG.

Bagi warga yang tidak memiliki rumah,” katanya saat di DPRD DIY, kemarin. Dikatakannya, sampai saat ini belum ada surat tertulis seputar pembangunan rumah di lahan magersari berstatus PAG tersebut. “Meski belum ada suratnya (dari Kementerian PUPR) tetapi sudah ada informasi dari Direktur Perumahan Khusus, akan dibantu 50 unit. (Bantuan) termasuk di dalamnya fasum dan fasos,” tuturnya.

Mansyur mengatakan, untuk pembangunan rumah di lahan magersari ini semua anggaran dari Kementerian PUPR. “Anggaran dari sana, yang bangun sana. Spek sesuai sana. Pokoknya kami terima jadi,” ucap Mansyur. Pembangunan rumah relokasi di lahan magersari berbeda dengan pembangunan rumah di tanah kas desa. “Kalau yang TKD (tanah kas desa) uang dari masyarakat, provinsi hanya mendampingi atau sebagai fasilitator.

Yang penting konsepnya rumah tahan gempa,” katanya. Untuk pembangunan rumah relokasi magersari, sambung dia, paling cepat dilakukan pertengahan Maret-April 2017. Saat ini masih pematangan lahan di lokasi yang akan dibangun. Sementara Penghageng Kawedanan Keprajan Pura Pakualaman Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Suryo Adinegoro mengatakan, pembangunan rumah relokasi magersari merupakan kewenangan pemerintah.

Dari Pura Pakualaman hanya menyediakan lokasinya yakni di Kulur dan Kaligintung, Kecamatan Temon, Kulonprogo. “Dua lokasi itu totalnya ada 15 hektare,” ungkapnya. Kerabat Pakualaman yang akrab disapa Bayudono ini berharap, jika desain rumah sudah selesai bisa dikomunikasikan dengan Pakualaman.

Desain rumah permanen atau semipermanen tidak masalah. “Yang penting bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat seperti tempat ibadah dan lainnya,” ucap Bayudono. Dia juga berpesan agar desain rumah lebih manusiawi. “Walaupun setiap kepala keluarga (KK) hanya dapat lahan 100 meter persegi, dengan tipe 36, buatlah desain rumah yang manusiawi.

Kalau perlu disediakan tanah untuk ruang terbuka hijau. Yang penting orang menjadi kerasan,” ucapnya lagi. Lahan yang diberikan Puro Pakualaman untuk relokasi magersari dianggap sudah cukup, termasuk untuk fasum dan fasos. “Yang dipakai berapa monggo untuk fasum dan fasos. Kalau masih sisa yo arep nggo ngopo . Kembalikan saja,” tandasnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini