Duh, Masih Ada Pedagang yang Tolak Uang Rupiah Baru

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 09 Maret 2017 14:44 WIB
https: img.okezone.com content 2017 03 09 20 1638432 duh-masih-ada-pedagang-yang-tolak-uang-rupiah-baru-8wTpurTgvR.jpg Foto: Koran Sindo

LUBUKLINGGAU - Peredaran uang NKRI emisi 2016 di masyarakat belum begitu familier, sehingga transaksi jual beli sering terganggu karena pedagang meragukan keaslian uang baru tersebut.

Contohnya saja kemarin (8/3/2017) terjadi di Pasar Bukit Sulap, seorang pedagang manisan di pasar ini tidak mau menerima pembayaran dari pembeli yang menggunakan uang kertas Rp20.000 emisi 2016. Apri (40) pedagang manisan di Pasar Bukit Sulap mengaku kaget saat pembeli menyodorkan uang Rp20.000, ia mengira uang tersebut uang mainan karena belum pernah melihat sebelumnya.

Dirinya tidak mengetahui jika uang itu asli karena mirip uang mainan, jadi ia enggan menerima uang tersebut dari pembeli, karena ragu akan keaslian uang baru tersebut. Penolakan transaksi di Pasar Bukit Sulap dialami Keyla (26) warga Jalan Cianjur, Kelurahan Ponorogo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II. Kelya kemarin pagi hendak membeli gula dan kebutuhan dapur di kios manisan menggunakan uang emisi terbaru, namun pedagang menolak pembayaran, sehingga ia harus menukarkan uang baru tersebut ke uang pecahan lama.

“Yang jualan tidak mau uang ini, katanya uang mainan, padahal ini kanuang asli yang baru, mungkin pedagangnya belum pernah dengar dan belum pernah melihat uang pecahan yang baru itu," kata Keyla. Serupa juga dialami Joni, 28, warga Ulak Surung yang juga ditolak penjual bensin eceran saat membeli minyak untuk sepeda motornya menggunakan uang pecahan terbaru.

“Aku juga pernah pas mau bayar bensin di wilayah Watervang, penjualnya tidak mau dibayar dengan uang baru, karena ia kira uang palsu, uang mainan,” katanya. Terpisah, Pimpinan Cabang Bank Sumsel Babel M Damsik Yusuf saat dihubungi KORAN SINDO PALEMBANG mengatakan, bahwa masyarakat Lubuklinggau harus menerima transaksi menggunakan uang yang sah yang dikeluarkan Bank Indonesia termasuk uang emisi 2016.

“Itulah uang yang dikeluarkan BI, jadi harus diterima masyarakat, itu yang berlaku di Indonesia dan jangan diragukan lagi, dan masalah sosialisasi itu tugas pemerintah,” ujarnya. (kmj)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini