Image

Aturan Sinkronisasi Anggaran dan Perencanaan Tunggu Restu Jokowi

Dedy Afrianto, Jurnalis · Jum'at 10 Maret 2017, 13:15 WIB
https img o okeinfo net content 2017 03 10 320 1639242 aturan sinkronisasi anggaran dan perencanaan tunggu restu jokowi H9MlcEzBBI jpg Presiden Joko Widodo. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah berencana untuk menerbitkan aturan tentang sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Aturan ini diterbitkan agar rencana kerja dan anggaran dapat berbanding lurus.

Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, aturan pada program ini akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Saat ini, draf PP tersebut telah rampung dan tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"PP-nya itu sudah selesai. Kita tinggal (tunggu) apakah itu di teken Presiden. (Draf) PP udah selesai," tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Namun, menurut Darmin, hal ini tidak menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuannya siang ini dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, pertemuan ini membahas topik lainnya di luar topik tentang PP Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran serta tentang kunjungan kerja ke Iran beberapa waktu lalu. "Enggak ada, saya cuma lapor saja. Tentang kerjaan," ungkapnya.

Seperti diketahui, program sinkronisasi perencanaan dan penganggaran ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Bogor 31 Januari lalu.

Dalam aturan ini, Bappenas nantinya akan memiliki wewenang untuk pengendalian dan pelaksanaan perencanaan suatu program. Program pemerintah pun akan ditetapkan seizin Bappenas, tak hanya dari satu Kementerian atau Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini