Image

Akhir Tax Amnesty Jadi Awal Budaya Baru

ant, Jurnalis · Minggu 12 Maret 2017, 17:32 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 03 12 20 1640785 akhir-tax-amnesty-jadi-awal-budaya-baru-T3wOYe3SoE.jpg Ilustrasi: (Foto: Reuters)

JAKARTA - Banyak orang yang awalnya sangsi dengan program amnesti pajak Pemerintahan Jokowi-JK, mengingat sejumlah negara yang gagal menerapkan meski beberapa di antaranya sukses.

Namun faktanya kini, Indonesia termasuk salah satu negara yang tercatat paling sukses menerapkan program tersebut dengan total penerimaan negara terhimpun hingga Rp112 triliun dari program itu sampai dengan 27 Februari 2017.

Itu belum termasuk harta yang diungkap mencapai Rp4.413 triliun dengan surat pernyataan harta yang disampaikan mencapai sekitar 707.641. Ada pun sebanyak 682.822 wajib pajak tercatat memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak tersebut.

Meski begitu, amnesti pajak tidak lantas berhenti sebagai sebuah kebijakan yang sukses namun menyisakan pekerjaan rumah untuk mentradisikan budaya baru kepatuhan membayar pajak.

Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah.

"Bukan saja penerimaan pajak nasional yang belum optimal, rasio pajak juga mengalami penurunan bahkan lebih rendah dibandingkan dengan negara lain," katanya.

Hal itulah yang menurut Sri Mulyani menjadi penyebab utama kecilnya rasio pajak di Tanah Air, di samping bahwa regulasi perpajakan yang rumit juga menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak masyarakat.

Oleh karena itulah, kebijakan amnesti pajak kemudian diharapkan menjadi awal terbangunnya budaya kepatuhan baru di kalangan masyarakat.

Sebab keikutsertaan dalam program amnesti pajak sejatinya menandakan wajib pajak bersedia membangun budaya baru kepatuhan pajak yang ditandai dengan membayar dan melaporkan pajak dengan baik dan benar.

Tahun Pembuktian Saat memasuki detik-detik akhir amnesti pajak, pemerintah sejatinya tampak masih berharap ada tambahan penerimaan dari program tersebut pada periode terakhir.

Setidaknya sinyalemen tersebut terlihat dari langkah cepat Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengumumkan sasaran amnesti pajak periode tiga.

Tetapi dengan berkaca dari pencapaian periode dua program itu, walaupun kampanye terus dilakukan secara intensif nyatanya hanya mampu menghimpun penerimaan sekitar Rp 6 triliun.

Meski juga kampanye dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi di tiga kota besar,penerimaan tidak kemudian terdongkrak signifikan sebagaimana diharapkan. Hal ini bisa saja menandakan bahwa ceruk amnesti pajak sudah semakin mengecil.

Namun fakta lain justru terbuka bahwa potensi penerimaan pajak pada 2017 sebenarnya masih sangat besar. Intinya, selama kepatuhan membayar pajaknya masih rendah, justru kemungkinan menggali potensi pajaknya semakin tinggi.

Dan 2017 inilah yang akan menjadi tahun pembuktian bahwa amnesti pajak berdampak jangka panjang, tidak hanya sesaat.

Pengamat perpajakan dari DDTC Bawono Kristiaji mengatakan, pada 2017 diperkirakan realisasi pajak akan mencapai antara 94-95 persen dari target.

"Salah satu syarat target bisa dicapai adalah proses reformasi perpajakan berjalan lancar," katanya.

Wajar jika hal itu disampaikan sebab, amnesti pajak faktanya berperan signifikan terhadap capaian penerimaan pajak tahun lalu.

Pada periode satu dan dua program amnesti pajak misalnya tercatat sudah mampu menyumbang sekitar Rp107 triliun atau hampir 10 persen dari keseluruhan penerimaan.

Tanpa adanya kebijakan amnesti pajak, maka capaian penerimaan pajak 2016 diperkirakan hanya mencapai sekitar 72 persen dan hampir dipastikan defisit anggaran akan melewati batas tiga persen sebagai angka maksimal yang diatur dalam Undang-Undang.

Meski memang pada kenyataannya amnesti pajak pada periode awal gagal mencapai target Rp165 triliun, program itu menjadi bukti bagi setidaknya dua hal, yaitu masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan terkonfirmasinya tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang masih rendah selama ini.

Membudayakan Kepatuhan Menghimpun penerimaan negara boleh jadi bukan sesuatu yang sulit tetapi membudayakan kepatuhan membayar pajak merupakan investasi jangka panjang yang perlu usaha keras. Hal inilah yang sejatinya ingin dicapai sebagai dampak jangka panjang dari kebijakan amnesti pajak.

Jika ditelisik lebih dalam, maka beberapa faktor yang selama ini menjadi penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi.

Dalam sesi tanya jawab pada beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, misalnya, salah satu penyebabnya adalah masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak dan sarana publik yang tidak memadai serta kasus korupsi yang kerap mendera pejabat eksekutif pemerintahan baik pusat ataupun daerah.

Maka dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi berjanji akan terus melakukan perbaikan tata pemerintahan yang baik sebagai upayanya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa pajak merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mengupayakan pemerataan ekonomi dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Jokowi, negara pun membutuhkan partisipasi warganya dalam membayar pajak untuk dapat terus membiayai pembangunan.

"Ke depan ,kita akan terus berupaya meningkatkan 'tax ratio' agar pajak menjadi salah satu senjata pamungkas kita untuk mendorong pemerataan ekonomi dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan basis pajak yang kuat kita akan bisa membiayai program-program strategis dan prioritas nasional kita," kata Presiden.

Maka kemudian beberapa langkah yang kemudian diwacanakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melaporkan pajaknya sebagai bagian pembentukan basis data yang valid antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan meningkatkan tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh.

Maka amnesti pajak sejatinya hanyalah cara pemerintah bukan saja untuk mendongkrak penerimaan negara melainkan membangun budaya kepatuhan baru bagi masyarakatnya menuju tatanan yang lebih berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini