Image

Penerimaan Tax Amnesty Periode Ketiga Tembus Rp2,5 Triliun

Dedy Afrianto, Jurnalis · Senin 13 Maret 2017, 21:47 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 03 13 20 1641856 penerimaan-tax-amnesty-periode-ketiga-tembus-rp2-5-triliun-MO7tL7PISB.jpg Ilustrasi: (Foto: Antara)

JAKARTA – Program pengampunan pajak (tax amnesty) telah memasuki periode terakhir. Pada 31 Maret 2017, program ini resmi berakhir.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan, sejak Januari hingga saat ini total penerimaan tarif tebusan dari program tax amnesty mencapai Rp2,5 triliun. Angka ini pun diprediksi dapat terus bertambah seiring harapan Ditjen Pajak adanya wajib pajak besar yang ikut serta dalam program tax amnesty.

"Lebih Rp2,5 triliun dari Januari sampai minggu pertama Maret kemarin. Dalam Maret ini kita sudah kumpulkan Rp1 triliun lebih. Jadi ini harapan juga untuk kita di dua minggu terakhir ini," tuturnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Diharapkan, penerimaan negara melalui tarif tebusan terus meningkat hingga akhir Maret mendatang. Dengan begitu, pemerintah dapat memperoleh modal yang kuat untuk meningkatkan penerimaan dalam jangka panjang berkat bertambahnya daya wajib pajak melalui program tax amnesty.

Sebelumnya, Direkrut Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, program tax amnesty ini juga menjadi bahan pertanyaan saat Ditjen Pajak melakukan kunjungan kerja ke Eropa beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah Inggris. 

Selain tax amnesty, dalam kunjungan ini turut dibahas beberapa hal. Salah satunya adalah tentang aturan pajak di Indonesia.

"Saya berkunjung ke London bertemu dengan Ditjen Pajak di sana. Di sana saya diskusi tentang pajak atas OTT dan mereka mengatakan bahwa UU kita sudah siap untuk memajaki itu. Jadi enggak perlu pakai UU yang lain lagi," ungkapnya.

Program tax amnesty pun mendapatkan apresiasi dari Ditjen Pajak Inggris. Hal ini pun turut menjadi kebanggaan Indonesia dalam kunjungannya ke Inggris beberapa waktu lalu.

"Mereka apresiasi tax amnesty kita. Pegawainya 68 ribu, kita 39 ribu. (Sebanyak) 70% generasi kita 40 tahun ke bawah, kalau mereka terbalik," jelasnya.

Kunjungan lainnya juga dilakukan oleh perwakilan Ditjen Pajak ke Belanda. Kunjungan ini dilakukan untuk bertukar pikiran tentang pengelolaan perpajakan.

Seperti diketahui, pemerintah telah memberikan tarif tebusan yang amat rendah dalam program tax amnesty ini. Tarif tebusan ini dibagi menjadi tiga sektor, yaitu tarif tebusan repatriasi atau deklarasi dalam negeri, tarif deklarasi luar negeri, dan tarif UMKM.

Untuk tarif tebusan repatriasi atau deklarasi dalam negeri, tarif tebusan dibagi menjadi tiga tahap. Periode pertama adalah pada 1 Juli hingga akhir September dengan tarif tebusan 2%. Kemudian dilanjutkan tarif tebusan pada tahap kedua pada 1 Oktober sampai 31 Desember 2016 sebesar 3%. Lalu tahap ketiga sebesar 5% pada 1 Januari sampai 31 Maret 2017.

Adapun untuk deklarasi luar negeri, tarif tebusan dibagi menjadi tiga tahap dengan periode yang sama. Tahap pertama dikenai tarif tebusan 4%, tahap kedua 6%, dan pendaftaran tahap ketiga sebesar 10 %.

Sementara untuk UMKM dengan deklarasi nilai harta di bawah Rp10 miliar, tarif tebusan akan dikenai 0,5% hingga akhir penerapan program tax amnesty. Selain itu, UMKM dengan deklarasi nilai harta di atas Rp10 miliar, tarif tebusan yang akan dikenai adalah sebesar 2%.

Persentase ini nantinya dikalikan dengan nilai harta bersih. Hanya, tidak semua wajib pajak yang dapat memanfaatkan program ini. Berikut adalah tiga pengecualian wajib pajak dalam program tax amnesty.

1. Wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

2. Dalam proses peradilan.

3. Menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

(kmj)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini