Dapat Hibah USD5,5 Juta, Kepala Bekraf Ingin Film Indonesia Go-Korea

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 14 Maret 2017 19:14 WIB
https: img.okezone.com content 2017 03 14 320 1642714 dapat-hibah-usd5-5-juta-kepala-bekraf-ingin-film-indonesia-go-korea-u7fwMR5QM0.jpg Ilustrasi Bioskop. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah terus memperluas jaringan kerjasamanya dengan Korea Selatan, salah satunya dalam bidang perfilman. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pun ingin Korea membantu para sineas Tanah Air membuat film Indonesia dengan keahlian mereka.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengungkapkan, Korea jangan hanya mengekspor filmnya masuk ke Indonesia. Menurutnya, Korea juga harus membantu Indonesia untuk memutar film karya Anak Bangsa di Negeri Ginseng tersebut.

"Memang pasarnya akan sulit. Tapi kalau bisa dibuat yang unik dan khas itu akan jadi potensi yang besar bagi Indonesia," kata Triawan di hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Triawan menilai, saat ini industri film Korea sudah sangat ahli dan berpengalaman dalam menggarap konten. Dia mencontohkan film karya NBC, yang menampilkan kerajaannya ke 120 negara di dunia.

"Pak jokowi selalu tanya, kenapa TVRI ataupun tv lain enggak bisa seperti itu? Padahal kita punya keraton yang banyak, kita punya cerita kerajaan yang banyak, kenapa kita enggak bikin yang berkualitas yang bisa kita ekspor, itu yang sedang kita jajaki," jelas dia.

"Oleh karena itu, kita selalu kurang dalam scriptwritter padahal itu sangat penting. Karena meskipun ide ceritanya biasa aja jika scriptnya bagus maka akan jadi luar biasa," imbuh Triawan

Dia melanjutkan, saat ini Korea memang telah memberikan bantuan berupa Integrated Box Office Sistem (IBOS) senilai USD5,5 juta. "Tapi kita menunggu permen di Kemendikbud. Jadi hibah ini kita masih menunggu pelaksanaannya dari Permendikbud dan BKPM dan kemungkinan tahun ini," kata dia.

Terpisah, CEO KOTRA Kim Jae Hong memastikan jika kerjasamanya dengan Indonesia akan tetap berlangsung seperti yang sudah direncanakan. Meskipun, tampuk pemerintah mereka telah berganti. "Tidak ada hubungannya antara kerjasama ini dengan keadaan politik kita, kerjasama ini harus tetap berjalan," ujar Kim Jae Hong.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini