Image

Atasi Ketimpangan, Pembangunan Infrastruktur Jawa Selatan Difokuskan

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Rabu 15 Maret 2017, 20:29 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 03 15 20 1643749 atasi-ketimpangan-pembangunan-infrastruktur-jawa-selatan-difokuskan-lP6bmk2lwt.jpg Sumber Foto: Bappenas

JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa bagian selatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi masalah kesenjangan dan ketimpangan wilayah antara Jawa bagian utara dan Jawa bagian selatan.

"Intinya, pemerintah ingin meningkatkan konektivitas Jawa bagian selatan, misalnya pembangunan rel kereta api bagian utara sudah double track, karena itu pemerintah sekarang fokus membangun infrastruktur wilayah Jawa bagian selatan, " tutur Bambang dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Bambang menegaskan ini saat menghadapi pertanyaan wartawan usai memberikan arahan dalam acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Musrenbangprov DIY), dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta.

Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas, juga hadir Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono X, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Tumenggung, Kepala Bappeda DI Yogyakarta, Tavip Agus Rayanto.

Saat ditanya wartawan mengenai pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018, Bambang mengatakan tetap sama dengan tahun 2017.

Hanya saja, kata Bambang, untuk pemanfaatan DAK tahun 2018 pemerintah berharap agar semua daerah, termasuk Yogyakarta fokus pada tiga hal, yaitu: masalah sanitasi, air bersih, dan juga peningkatan pendidikan vokasi.

Menurut Bambang saat ini pemerintah intensif meningkatkan pendidikan vokasi karena secara nasional pemerintah melihat pendidikan vokasi masih kurang.

"Padahal banyak sekali kebutuhan tenaga kerja terampil yang seharusnya disiapkan melalui pendidikan vokasi, " tutur Bambang.

Saat memberikan pengarahan kepada peserta Musrenbangprov Yogyakarta, Bambang menjelaskan proyeksi pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,1% membutuhkan kontribusi pembangunan wilayah per pulau.

Pulau Sumatera diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,97%, Pulau Jawa diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,23%, Pulau Bali-Nusa Tenggara diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,04%, Pulau Kalimantan diharapkan dapat tumbuh sebesar 4,37%, Pulau Sulawesi diharapkan tumbuh sebesar 7,35%, Kepulauan Maluku diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,18%, serta Pulau Papua diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,87%. Khusus untuk provinsi Yogyakarta, diharapkan dapat tumbuh 6,02% dengan menjaga momentum pertumbuhan keempat sektor.

"Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY perlu didukung oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor konstruksi, serta sektor jasa pendidikan dengan kontribusi total sebesar 51,84 persen," jelas Menteri Bambang.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat melaksanakan dua langkah konkret untuk mewujudkan pertumbuhan tersebut. 

Pertama, investasi pemerintah secara selektif dengan fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu: infrastruktur transportasi dan logistik; dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untuk dikembangkan seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Pariwisata.

Namun, keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya pada investasi pemerintah. Salah satu terobosan yang perlu dilakukan guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur adalah implementasi mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur lainnya, yaitu skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Kedua, pemberian fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan hambatan yang menghalangi berkembangnya swasta di enam sektor utama, pembenahan iklim investasi di daerah, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta reformasi struktural. Sebagaimana arahan Presiden, pembangunan juga diprioritaskan pada sektor pariwisata yang memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Dalam hal ini, provinsi Yogyakarta merupakan satu dari tiga program prioritas pengembangan tiga kawasan pariwisata nasional, yaitu Borobudur, selain Danau Toba dan Mandalika. Adapun beberapa proyek prioritas yang menjadi arahan Menteri Bambang, antara lain peningkatan aksesibilitas pariwisata, penyusunan masterplan terpadu dan rencana rinci tata ruang, penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya tarik pariwisata, peningkatan citra pariwisata Indonesia di dalam dan luar negeri, peningkatan akses informasi dan pemasaran produk wisata, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan daya saing produk dan jasa UMKM, penciptaan destinasi wisata bersih, sehat dan berkelanjutan, penciptaan destinasi wisata yang aman dan tertib dan mitigasi bencana dan risiko lain di destinasi wisata. (kmj)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini