Image

Kontraktor Besar Ambil 80% Pangsa Pasar Konstruksi

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 16 Maret 2017, 11:09 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 03 16 470 1644113 kontraktor-besar-ambil-80-pangsa-pasar-konstruksi-RLkwmVMoM9.jpg Ilustrasi : Shutterstock

YOGYAKARTA - Pangsa pasar konstruksi di Indonesia masih tidak merata. Mayoritas pangsa pasar dikuasai kontraktor besar.

Padahal, jumlah kontraktor besar hanya 2% dari total jumlah kontraktor di Indonesia yang mencapai 128.570 kontraktor. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) DIY Widodo Brontowijoyo tidak menampik pangsa pasar konstruksi di Indonesia masih sangat jomplang.

“Kontraktor yang kecil-kecil jumlahnya lebih dari 100.000 dan memperebutkan 20% kue saja,” katanya dalam Diskusi Nasional “Tantangan dan Implementasi UU No 2/2017” dalam rangka HUT ke- 17 LPJK DIY di Inna Garuda Yogyakarta kemarin.

Widodo mengutip data BPS 2013 yang menyebutkan, di Indonesia terdapat 128.570 kontraktor aktif secara nasional. Rinciannya jumlah kontraktor kecil sebanyak 108.626 atau 85%. Jumlah kontraktor besar hanya 2% atau 2.433 kontraktor dan 17.511 kontraktor menengah atau 14%.

“Kontraktor besar dan menengah yang jumlahnya lebih sedikit dibanding kontraktor kecil, justru memperebutkan 80% pangsa pasar konstruksi,” jelasnya. Dia mengakui, secara umum daya saing di Indonesia masih rendah. Jumlah kontraktor besar ataupun yang sudah bersertifikat masih rendah.

Hal ini yang membuat kontraktor Indonesia tidak mampu menembus pasar internasional. Bahkan, di Indonesia hampir tidak ada kontraktor spesialis. Berbeda dengan negara maju sepeti Amerika Serikat, Inggris, atau Jepang.

“Negara maju itu punya kontraktor spesialis sekitar 59-72%, China punya 48%. Indonesia hampir tidak ada,” tegasnya. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yaya Supriyatna mengakui, tantangan jasa konstruksi di Indonesia sangat banyak. Salah satu persoalan yang mendasar adalah masih sedikit tenaga kerja konstruksi yang memenuhi sertifikat.

MenurutYaya, masih minimnya tenaga kerja bersertifikat ini memberi dampak negatif. Salah satunya menimbulkan banyak kegagalan bangunan karena belum memenuhi ketentuan konstruksi yang berkelanjutan.

“Selain itu, masih tingginya angka kecelakaan kerja pada sektor konstruksi,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, pengamat ekonomi UGM Mudrajad Kuncoro mengatakan, banyaknya pembangunan atau konstruksi tidak berbanding lurus dengan pengentasan kemiskinan daerah. Salah satunya di DIY, meski pembangunan di DIY cukup masif, ketimpangan kemiskinan masih tinggi.

(rai)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini