Image

Duh, Investor Keluhkan SBN di Indonesia Kurang Likuid

Dedy Afrianto, Jurnalis · Senin 20 Maret 2017, 13:04 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 03 20 20 1647162 duh-investor-keluhkan-sbn-di-indonesia-kurang-likuid-g8krjmTYg1.jpg Foto: Dedy/Okezone

JAKARTA - Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) selama ini menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk mendapatkan modal tambahan dalam membangun infrastruktur. Hal ini pun berbanding positif dengan membaiknya kepercayaan investor untuk dapat berinvestasi di Indonesia.

Hanya saja, Direktur Surat Utang Negara Loto Srinaita Ginting mengatakan, para investor mengeluhkan bahwa SBN yang ditertibkan oleh pemerintah kurang likuid. Hal ini pun menjadi salah satu pelajaran berharga bagi Kementerian Keuangan dan jajaran pemerintah lainnya.

"Ini tantangan terbesar kami. Kunjungan ke investor di dalam dan luar negeri, mereka tanya kalau SBN kita ini relatif kurang likuid dan kurang aktif. Maka masukan ini jadi masukan kami hadapi tantangan ke depan untuk bagaimana SBN lebih likuid dan aktif dan perdagangannya meningkat dari waktu ke waktu," tuturnya di Gedung BI, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Bank Indonesia (BI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia pun telah melakukan penandatanganan perjanjian penyelenggaraan kliring obligasi negara di pasar sekunder. Diharapkan, penandatanganan perjanjian ini dapat memberikan sentimen positif bagi kepercayaan investor kepada Indonesia.

"Jadi masukan dari pasar, kami bisa duduk bersama. Misal, pelaku pasar sampaikan ke OJK, lalu OJK menganggap perlu dukungan dari Kemenkeu ataupun BI maka perlu duduk bersama dan sebaliknya, juga bisa melibatkan SRO (Self Regulatory Organizations)," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan bahwa pemerintah akan bersinergi untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk dapat berinvestasi pada surat berharga negara. Beberapa rencana pun telah dipersiapkan oleh pemerintah.

"Ini kita anggap penting karena pasar surat utang kita belum berkembang karena likuiditas masif kurang. Tentu yang harus diajukan supply harus banyak, lalu market bisa mengembangkan transaksi. Banyak yang tidak bisa price in. Untuk itu dibutuhkan Repo," ungkapnya.

Transparansi pun perlu dilakukan oleh pemerintah. Dengan begitu, kepercayaan investor dapat meningkat sehingga berdampak positif bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Syaratnya adalah transparansi. Pasar surat utang ini membutuhkan kondisi yang ciptakan market confidence. Oleh karena itu transparansi adalah syarat utama ciptakan market confidence," tutup Nurhaida.

(kmj)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini