Image

Wih, Dana Repatriasi Tax Amnesty Mulai Mengalir ke Pasar Modal

Dedy Afrianto, Jurnalis · Senin 20 Maret 2017, 14:26 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 03 20 278 1647241 wih-dana-repatriasi-tax-amnesty-mulai-mengalir-ke-pasar-modal-JCRD8XFgmi.jpg Bursa Efek Indonesia (BEI) (Foto: Okezone)

JAKARTA - Program tax amnesty atau pengampunan pajak akan segera berakhir. Aliran dana repatriasi pun masih terus masuk ke bank persepsi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan, saat ini permintaan terhadap instrumen pasar modal diperkirakan akan mengalami peningkatan. Dana repatriasi pun telah mulai bergerak ke pasar modal

"Selama ini ada di perbankan, saya rasa sudah mulai bergerak ke pasar modal. Apakah SBN, saham, reksa dana. Itu naik permintaan dari dana repatriasi," tuturnya di Gedung BI, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Seperti diketahui, pemerintah saat ini memang tengah membutuhkan dana untuk membangun proyek infrastruktur. Dana ini pun diharapkan dapat mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur pada berbagai daerah di Indonesia.

"Bukan hanya dari pasar modal, tapi bisa dari perbankan, perusahaan pembiayaan, atau pasar modal. Tapi tiga sektor itu, harus berjuang bersama. Karena nilai financing yang dibutuhkan, perbankan juga ada keterbatasannya. Perusahaan pembiayaan juga," jelasnya.

Penerbitan obligasi pun nantinya juga dapat menyerap aliran dana repatriasi ini. Tak hanya pemerintah, pihak swasta pun juga dapat memanfaatkan aliran dana ini melalui penerbitan surat utang.

"Tahun lalu, penerbitan obligasi sudah signifikan, dari Rp63 triliun pada 2015 menjadi Rp 119 triliun pada 2017. Infrastruktur ada. Obligasi berkelanjutan kaya PUB LPEI (Indonesia Eximbank). Kan total PUB mereka Rp 30 triliun, tapi sudah ada penerbitkan berapa kali. Nanti ya kita lihat," ungkapnya.

Nantinya, pemerintah juga akan mengatur surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN). Ditargetkan, aturan ini akan terbit melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

"Itu termasuk salah satu (kajian) yang dibahas. Apakah perlu rating atau melalui proses yang lain. Seperti apa. Karena itu, hanya diterbitkan kepada pihak tertentu. Apakah perlu rating atau tidak, ya nanti lihat lagi, sedang dalam kajian," jelasnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini