Image

Pemerintah Tidak Mungkin Bangkrutkan Freeport!

Feby Novalius, Jurnalis · Senin 20 Maret 2017, 11:23 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 03 20 320 1647043 pemerintah-tidak-mungkin-bangkrutkan-freeport-ClBNlmnNOF.jpg Ilustrasi: (Foto: Reuters)

JAKARTA - Proses perundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terkait perubahan izin Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) masih terus dilakukan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, sebenarnya perundingan tidak perlu dilakukan jika saja pemahaman Freeport terhadap keinginan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi semakin baik dapat dipahami.

"Karena, perubahan (KK menjadi IUPK) yang kita lakukan tidak mungkin membuat perusaha dibangkrutkan pemerintah. Jika seperti itu yang salah berarti pemerintah. Itu tidak mungkin karena ekonomi kita besar dari perusahaan tambang (Freeport),"tuturnya, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Menurut Bambang, perubahan KK menjaid IUPK dalam PP No.1/2017 dalam rangka menyeleamatkan operasi Freeport. Karena sejak diberlakukan UU Minerba pada 2009 yang menyatakan Freeport harus membangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama 5 tahun belum kunjung diselesaikan.

"Sebenarnya pada 2014 juga pemerintah telah membantu dengan PP No.1 2014 tujuannya memberikan kelonggaran Freeport untuk memberikan tambahan 3 tahun membangun smelter. Tapi ternyata tidak selesai (2017). Oleh karena itu pemerintah memberikan kelonggatan lagi tapi dengan catatan keseriusan membangun smelter. Akhirnya munculkan PP 1 Tahun 2017 dimana smelter dibangun selama 5 tahun namun jika per 6 bulan tidak ada progres ekspor diberhentikan,"tandasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini