Image

Dirjen Minerba: Freeport Sudah Terlalu Enak Bisnis di Indonesia!

Feby Novalius, Jurnalis · Senin 20 Maret 2017, 12:45 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 03 20 320 1647140 dirjen-minerba-freeport-sudah-terlalu-enak-bisnis-di-indonesia-z9AHDxFRTu.jpg Ilustrasi (Foto: Antara)

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai posisi investasi PT Freeport Indonesia sudah terlampau enak. Tercermin dari sikap perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini enggan menaati aturan baru pemerintah terkait perubahan izin Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Bambang Gatot Ariyono mengatakan, Freeport menilai pemerintah berubah-ubah dengan menerbitkan aturan baru dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. Padahal, terbitnya aturan itu untuk mempertegas perusahaan tambang masih bisa ekspor konsentrat usai gagal membangun smelter sesuai UU Minerba. Namun bilaa Freeport masih keberatan dengan syarat ekspor yakni menjadi IUPK, Freeport diminta menghentikan kegiatan ekspornya.

"Nah, saya katakan begini, seolah-olah perusahaan (Freeport) mereka sudah keenakan. Padahal saya katakan begini supaya kita bisa ukur, total efektif tax berapa, yang dibawa pulang (ke AS) berapa, itu harus fair dengan yang didapat pemerintah, tujuannya supaya transparan," tuturnya, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Bambang mencontohkan, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menyatakan tidak bermasalah dengan PP No.1/2017. Amman juga kehilangan 41 ribu hektare (ha) lahan tambang yang menjadi hanya 25 ribu ha. Bahkan sekarang Amman malah komitmen investasi USD9 miliar. 

"Artinya kan semua harus sama itu. Logikanya sudah ada Amman, terus terang saja saya katakan mereka merasa keenakan, dengan mendapatkan keuntungan yang mereka nikmati. Jadi saya bingung, yang satu oke-oke saja," ujarnya.

IUPK, kata Bambang, bukan suatu kewajiban perusahaan tambang untuk mengikutinya. Tapi, IUPK adalah pilihan.

"Kalau Freeport ingin ekspor konsentrat berubah lah jadi IUPK, tapi kalau tidak ekspor konsentrat silakan jadi KK, tapi harus dimurnikan untuk menjual ekspor. Bukan pemerintah memaksa, itu pilihan," tuturnya.

(kmj)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini