JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah gencar membangun proyek infrastruktur. Pembangunan ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata pada berbagai daerah di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan, pada tahun ini, dibutuhkan sekira Rp1000 triliun anggaran untuk membangun proyek infrastruktur. Hanya saja, APBN tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan anggaran ini.
"Tahun ini butuh Rp1000 triliun bangun infrastruktur, hanya 387,2 triliun dari APBN atau 37%.. Diharapkan 11% itu dari anggaran pemerintah daerah, 22% BUMN. Sisanya itu sektor jasa keuangan. Bisa perbankan, IKNB (Industri Keuangan Non Bank), dan pasar modal," tutur Nurhaida di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (20/3/2017).
Untuk itu, pemerintah butuh peran dari para investor agar target pembangunan dapat terealisasi. Pemerintah pun telah memberikan berbagai kemudahan agar investor nantinya dapat berinvestasi di Indonesia. Salah satunya adalah melalui surat utang.
"Pasar modal yang cocok adalah surat utang yang instrumen jangka panjang. Tentu ini tidak bisa terwujud kalau pasar surat utang kita tidak berkembang. Untuk itu, kita sudah bentuk tim pengembangan surat utang," jelasnya.
Terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah adanya kewajiban untuk melaporkan transaksi surat utang melatih tim yang telah dibentuk.
"Beberapa waktu lalu kita syarat kan adanya penerima laporan transaksi efek (PLTE). Setiap ada transaksi di surat utang itu harus ada laporan dalam 30 menit baik penjual atau pembeli," ungkapnya.
Pengembangan teknologi pun terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah melalui elektronic trading platform (eTP). Upaya ini pun akan terus dilakukan agar pemerintah tetap dapat mengembangkan proyek infrastruktur melalui modal dari pihak swasta.
"Kalau ini berjalan maka price discovery bisa lebih cepat lagi karena ini dipantau," jelasnya.
Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) telah melakukan penandatangan perjanjian penyelenggaraan kliring obligasi negara di pasar sekunder. Â
Penunjukan tersebut merupakan dukungan Bank Indonesia terhadap rencana implementasi Electronic Trading Platform (eTP) untuk transaksi SBN di luar bursa. Program ini pun diharapkan dapat mendukung pengembangan pasar surat utang di Indonesia, sehingga menjadi semakin maju dan berkembang.
"Kami harap ini bukan hanya ORI nanti kita kembangkan di SBN dan SBSN bisa ditransaksikan melalui eTP. Perusahaan asuransi harus ada demand side. Ini perlu supply yang banyak di SBN. Mudah-mudahan ini ada marketnya," tutupnya.
(kmj)
Follow Berita Okezone di Google News
(rhs)
