Image

Kemenaker Bakal Tindak Pelanggaran Hak Buruh Pelabuhan

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Senin 20 Maret 2017, 19:39 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 03 20 320 1647662 kemenaker-bakal-tindak-pelanggaran-hak-buruh-pelabuhan-V62GdG3O5V.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) dan Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) meminta perusahaan tempat buruh pelabuhan bekerja, tidak boleh lagi mengedepankan korupsi dan kesewenangan.

"Contohnya Pelindo II. Cara berpikir mereka masih berorientasi kepada kebijakan yang sewenang-wenang terhadap pekerja," ujar Ketua SBTPI Ilhamsyah dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Sekretaris Jendral FPPI Nova Sofyan Hakim menegaskan bahwa Pelindo II harusnya betul-betul menjaga prinsip Good Corporate Governance dan bebas korupsi.

Masih ada beberapa kasus Pelindo II yang belum selesai paska ditetapkan Mantan Dirut RJ Lino sebagai tersangka KPK, diantaranya kasus perpanjangan JICT, Global Bond dan Kalibaru.

Buruh pelabuhan terus berkonsolidasi dan menggalang kekuatan lebih besar untuk menentang semua kebijakan yang merugikan pekerja dan negara.

"Kami duga Global Bond Pelindo II investasi gagal karena obligasi ditarik tanpa ada proyek yang dijalankan. Bunganya Rp1 triliun per tahun. Negara dan pekerja berpotensi dirugikan," tegas Nova.

Sementara itu Kepala Seksi Hubungan Industrial Kementrian Tenaga Kerja, Tanti mendukung kepentingan buruh pelabuhan yang telah diamanatkan Undang-Undang.

"Kami menyayangkan kasus kesewenangan yang masih terjadi di Pelabuhan. Kami berjanji akan menindaklanjuti pelanggaran tersebut," kata Tanti.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini