Image

RI Bakal Daftarkan Kawasan Laut ke Organisasi Maritim Internasional

Dedy Afrianto, Jurnalis · Senin 20 Maret 2017, 20:34 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 03 20 320 1647697 ri-bakal-daftarkan-kawasan-laut-ke-organisasi-maritim-internasional-no43wdRKnW.jpg Ilustrasi: Okezone

JAKARTA - Kandasnya MV Caledonian Sky di perairan Raja Ampat telah memberikan pelajaran tersendiri. Saat ini, pemerintah akan memperketat aturan pelayaran, salah satunya adalah pelayaran bagi kapal pesiar.

Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Maritim Havas Oegroseno mengatakan, rencana ini masih akan terus dikaji. Namun, rencana ini nantinya diyakini tidak akan memberi dampak bagi jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia.

"Jadi saya rasa turis yang datang kemarin bukan turis yang datang untuk merusak. Turis yang datang untuk melihat keindahan alam di sana," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Pemerintah nantinya juga berencana untuk menemui pemerintah Inggris selaku negara asal kapal tersebut. Pasalnya, Inggris telah mengatur tentang pengenaan sanksi bagi nakhoda kapal yang lalai. Pertemuan ini pun diharapkan dapat berdampak pada kejelasan ganti rugi yang akan diterima oleh pemerintah.

"Iya, jadinya besok. Kita akan ketemu Duta Besar Inggris," ungkapnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk memasukkan sebagian kawasan perairan Indonesia menjadi kawasan laut sensitif (Particularly Sensitive Sea Areas/PSSA). PSSA sendiri adakah area yang dianggap membutuhkan perlindungan dari Organisasi Maritim Internasional (IMO).

"Laut kita nanti daftarkan ke IMO," ungkapnya.

Pemerintah pun akan melakukan pertemuan pada pekan ini. Diharapkan, upaya ini nantinya dapat berdampak positif bagi perlindungan kawasan perairan di Indonesia.

"Kenapa baru sekarang, karena prosesnya mahal, kita harus lakukan riset ke seluruh perairan," jelasnya.

Diharapkan, persoalan ini nantinya dapat memberikan pelajaran bagi Indonesia. Ganti rugi pun nantinya akan diminta oleh pemerintah. Baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini