Image

Aturan Diubah, Tarif Taksi Online Mulai Diatur

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 21 Maret 2017, 11:00 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 03 21 320 1647978 aturan-diubah-tarif-taksi-online-mulai-diatur-8Vzk3aDQf1.jpg Foto: Koran SINDO

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.


Kemenhub menekankan 11 poinpentingdalamrevisiaturan yang menjadi payung hukum bagi taksi online tersebut. Sebelas poin tersebut meliputi jenis angkutan sewa, kapasitas silinder kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala, pool , bengkel, pajak, akses dashboard, serta pemberian sanksi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto mengatakan, masa sosialisasi aturan mengenai taksi online yang dimulai sejak Oktober2016tersebuthabisbulanini. Artinya, mulai 1 April 2017 aturan tersebut mulai berlaku. ”Masa sosialisasi sudah, revisi sudah. Ini bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok, tapi ini kepentingan bersama,” tandas Pudji di Jakarta kemarin.

Perusahaan taksi online hingga kini memang masih bebas menetapkantarif, yangfaktanya memang lebih murah dibanding taksi konvensional. Penetapan tarif batas atas dan bawah pada taksi online diterapkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antarpenyedia jasa angkutan tersebut. Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono berharap revisi PM 32/2016 tersebut betul-betul dijalankan oleh pemerintah.

”Kalau 11 poin itu disodorkan oleh Kementerian dan sudah ketuk palu, saya yakin bisadijalankan. Tinggalmenunggu penegakan hukumnya di lapangan,” ujarnyakepada KORAN SINDO kemarin.

Menurutnya, pengaturan melalui mekanisme tarif atas dan bawah maupun pembatasan kuota taksi online yang memberatkan kalangan pengusaha taksi online, itu sudah adil. Ateng beralasan, mekanisme tarif atas dan tarif bawah pada akhirnya akan berjalan melalui mekanisme pasar.

Sementara pembatasan juga bisa memberikan kesetaraan antara sesama pengusaha dan memberikan kepastian terhadap pengguna angkutan online . Sebelumnya, ekonom IPMI International Business School Harris Turino menyatakan pembatasan tarif merupakan hal yang krusial dalam revisi peraturan tersebut. Dia menilai batasan tarif transportasi akan terbentuk dengan sendirinya apabila pemerintah membuat iklim persaingan usaha yang sehat.

Saat ini regulasi tarif bawah pada taksi konvensional menjadi penyebab perusahaan tidak lincah berinovasi dalam hal tarif sehingga sulit bersaing. ”Kalaupun ada pemaksaan peraturan tarif dilaksanakan 1 April mendatang, perusahaan transportasi berbasis aplikasi pasti punya beragam solusi supaya tarifnya tetap lebih murah ketimbang taksi konvensional. Salah satunya dengan memberi subsidi tarif,” ungkap Harris.

Para perusahaan taksi online saat ini mengeluarkan dana besar untuk subsidi agar tarif tetap murah. Namun, mereka tidak bisa terus-terusan seperti itu. ”Nanti akan ada saat di mana tarif taksi konvensional dan online bisa sejajar melalui mekanisme pasar secara alami. Jadi, penyeragaman tarif itu bukan berasal dari regulasi yang dipaksakan oleh pemerintah,” ujarnya.

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menerangkan, dua pokok poin yang mengemuka yakni mengenai aturan tarif bawah dan pembatasan kuota dalam revisi PM 32/2016 merupakan usulan yang datangnya dari pengemudi taksi online .

”Sebenarnya aturan soal tarif atas dan tarif bawah serta pembatasan kuota itu datangnya dari sopir online sendiri yang merasa dirugikan. Sedangkan pengemudi ini tidak punya akses langsung ke perusahaan. Makanya, kami mengakomodir supaya ada jaminan antara keduanya,” ucapnya.

Menurut Djoko, permainan tarif pada akhirnya hanya akan merugikan pengemudi online sendiri. Dengan aturan ini, pada akhirnya tarif taksi online tidak akan berbeda jauh dengan taksi reguler yang sudah ada. Adapun pembatasan kuota juga perlu dilakukan mengingat begitu mudahnya pengemudi online baru masuk, sehingga jumlahnya bisa tidak terkontrol.

”Dengan kata lain, pemerintah berusaha hadir dan mengakomodir kedua belah pihak antara keberadaan taksi online dan keberadaan taksi reguler,” ujarnya. Sementara itu, manajemen taksi online dari Grab, Gocar, maupun Uber yang coba dikonfirmasi mengenai aturan final revisi PM 32/2016 masih belum memberikan tanggapan.

(kmj)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini