Image

Tak Langsung Kena Sanksi, Jika Go-Jek Cs Langgar Aturan Taksi Online

Feby Novalius, Jurnalis · Selasa 21 Maret 2017, 14:50 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 03 21 320 1648201 tak-langsung-kena-sanksi-jika-go-jek-cs-langgar-aturan-taksi-online-V0CrYcCEUN.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah lewat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengefektifkan waktu pemberlakukan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, pada 1 April 2017.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemberlakuan bersifat sosialisasi dan belum ada sanksi. Artinya 11 point revisi dalam PM 32, butir-butirnya masih diberikan tenggang waktu untuk diterapkan pada perusahaan penyedia layanan transportasi Go-Jek, Uber, dan Grab.

"Kita sampaikan ke Pemda dan Polda pemberlakuan tetap 1 April. Tapi jangan sampai langsung penegakan hukum, jadi sosialisasi dulu," tuturnya, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Berikut 11 poin revisi PM 32 Tahun yang mulai diterapkan 1 April 2017 :

1. Jenis Angkutan Sewa

Kendaraan bermotor umum yang memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa, nomenklatur angkutan sewa khusus untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi online.

2. Kapasitas silinder mesin kendaraan

Angkutan sewa umum minimal 1.300 cc, angkutan sewa khusus minimal 1.000 cc.

3. Batas tarif angkutan sewa khusus

Tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi, penentuan tarif berdasarkan tarif batas atas atau bawah, penetapan tarif diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur sesuai domisili perusahaan dan Kepala BPTJ untuk wilayah Jabodetabek.

4. Kuota jumlah angkutan sewa khusus

Penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili perusahaan dan Kepala BPTJ untuk wilayah Jabodetabek.

5. Kewajiban STNK berbadan hukum

J

ika sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Selanjutnya STNK yang masih atas nama perorangan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

6. Pengujian Berkala (KIR)

Tanda uji berkala kendaraan bermotor (KIR) pertama semula dilakukan dengan cara pengetokan, disesuaikan menjadi dengan pemberian plat yang di embose, kendaraan bermotor yang paling lama 6 Bulan sejak dikeluarkannya STNK tidak perlu di uji KIR, dapat dengan melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

7. Pool

Persyaratan ijin penyelenggaraan angkutan umum semula harus memiliki ‘pool’ disesuaikan menjadi memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan, harus mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki.

8. Bengkel

Dapat menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel); atau Kerjasama dengan pihak lain.

9. Pajak

Substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Ditjen Pajak.

10. Akses Dashboard

Pokok bahasan akses dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini. Wajib memberikan akses digital dashboard kepada Dirjen Hubdat dan Pemberi ijin penyelenggaraan angkutan umum, untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online.

11. Sanksi

Pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum maupun perusahaan aplikasi, sanksi atas pelanggaraan perusahaan aplikasi diberikan oleh Menteri Kominfo dengan melakukan pemutusan akses (pemblokiran) sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini