Image

Hanya 42% Produk di Indonesia Berstandar SNI, Jokowi: Ada yang Keliru!

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 21 Maret 2017, 15:54 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 03 21 320 1648261 hanya-42-produk-di-indonesia-berstandar-sni-jokowi-ada-yang-keliru-SQ4aiRIDYN.jpg Ilustrasi: Okezone

JAKARTA - Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah konsumen terbesar di dunia. Hanya saja, konsumen di Indonesia belum sepenuhnya sadar terhadap haknya.

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), perilaku pengaduan konsumen Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan lain. Secara rata-rata, pemerintah mencatat hanya 4,1 pengaduan konsumen yang diterima dari satu juta penduduk Indonesia.

"Sementara Korea 64 pengaduan konsumen terjadi di setiap satu juta penduduk," tuturnya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Jokowi pun meminta agar prilaku konsumsi masyarakat dapat diarahkan agar tidak terjebak pada penyakit konsumerisme. Selain itu, konsumen juga diharapkan mampu mampu untuk melakukan konsumsi yang bersifat jangka panjang. Di antaranya adalah gemar menabung atau diinvestasikan kepada sektor sektor produktif.

"Konsumen juga diajarkan cintai produk-produk dalam negeri sehingga industri nasional bisa berkembang dan lapangan kerja juga bisa terbuka lebih banyak," jelasnya.

Jokowi menambahkan, perlindungan konsumen ini juga sangat terkait dengan kehadiran negara untuk melindungi konsumen secara efektif. Efektivitas kehadiran negara pun dapat dilihat dari sejauh mana negara berperan aktif untuk melindungi konsumen.

"Sejauh mana norma dan standar bisa dipenuhi serta dibantu oleh para produsen, dan sejauh mana pengawasan dan penegakan hukum juga berjalan secara efektif," ungkapnya.

Saat ini, lanjutnya, tingkat kepatuhan produsen terhadap kesesuaian standar produk dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) masih sangat rendah. Tercatat, hanya 42% barang yang beredar di pasaran saat ini sesuai dengan SNI.

"Ini artinya ada yang keliru, ada yang harus diperbaiki," tuturnya.

Jokowi pun meminta agar lembaga-lembaga perlindungan konsumen dapat lebih bekerja keras. Dengan begitu, kehadiran lembaga ini dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat.

"Karena dari data yang saya terima hanya 22,2% yang mengenal dan mengetahui fungsi lembaga perlindungan konsumen," tutupnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini