Image

Terbitkan Aturan Transportasi Online, Menhub: Menyejukkan Kepala Daerah

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 21 Maret 2017, 16:16 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 03 21 320 1648304 terbitkan-aturan-transportasi-online-menhub-menyejukkan-kepala-daerah-3J986rv0lU.jpg Budi Karya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara dan Kapolri Jendral Tito Karnavian hari ini memaparkan secara bersama tentang Peraturan Menteri (Permen) Nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Diskusi juga diikuti oleh pelaku transportasi online.

"Jadi tadi ada Pak Kapolri, saya dan Pak Menkominfo, itu ada 7 Kapolda, ada 2 kepala daerah. Tujuannya mematangkan apa yang telah kami putuskan. Tadi diskusinya sangat hangat. Banyak pertanyaan dari kepada daerah. Sangat kondusif dan mendukung aturan yang kita keluarkan," tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Menurut Budi Karya, aturan ini diterima secara positif oleh pemerintah daerah. Aturan ini pun juga dapat memberikan kepastian bagi transportasi online maupun konvensional.

"Pertama adalah memberikan kepastian pada taksi online tentang keberadaannya di Indonesia. Kedua bagi taksi konvensional, ada batasan bagi taksi online berupa batasan kuota dan tarif bawah. Syarat itu sangat menyejukkan kepala daerah," jelasnya.

Aturan ini nantinya tetap akan berlaku pada tanggal 1 April mendatang. Hanya saja, pemerintah tetap memberikan waktu kepada perusahaan transportasi online untuk melengkapi berbagai persyaratan seperti SIM dan uji KIR antara 3 hingga 4 bulan mendatang.

"Mereka (pemilik moda transportasi konvensional) selama ini terdesak karena kuota enggak ada dan tarifnya murah. Mereka kan bertanya apakah ini jangka panjang, apakah sesaat. Apakah ini hanya menarik jumlah audience atau taksi yang banyak. Jadi kita ingin taksi konvensional dan online setara sehingga membuat adanya kompetisi. Layanan lebih baik," jelasnya.

Pemerintah meyakini aturan ini dapat meredakan persoalan antara taksi online dengan taksi konvensional, termasuk demo yang dilakukan di Bogor. Dengan begitu, diharapkan moda transportasi online dan konvensional dapat berkembang pada setiap daerah tanpa terkendala aturan.

"Masa kita musti berantem. Kita cari persamaan jangan perbedaan," ungkapnya.

Aturan ini pun akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah. Hanya saja, aturan final nantinya tetap akan diambil oleh pemerintah pusat.

"Tapi beberapa daerah minta peran pusat. (Perusahaan transportasi) online juga takut kalau di daerah kurang mendapatkan perhatian. Jadi kita putuskan diusulkan daerah dan di pusat ada forum konsultasi, sehingga akhirnya tarif dan kuota pusat yang menentukan," tutupnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini