Image

Lindungi Konsumen, Perpres Perlindungan Konsumen Segera Diterbitkan

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 21 Maret 2017, 19:52 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 03 21 320 1648570 lindungi-konsumen-perpres-perlindungan-konsumen-segera-diterbitkan-Bs0x5fk8cW.jpg Pramono Anung (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah kian serius untuk melindungi konsumen. Hal ini pun menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat terbatas pada hari ini.

"Tidak ada rencana untuk membentuk badan, namun akan dibuat rencana strategis perlindungan konsumen dan untuk itu ditugaskan kepada Menteri Bappenas untuk mendetailkan, karena memang presiden menginginkan konsumen kita semakin sadar terhadap hak-hak sebagai konsumen termasuk terkait obat-obatan makanan minuman dan juga transportasi publik dan sebagainya," tutur Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S. Soetiono menjelaskan, terdapat beberapa sektor perlindungan konsumen yang dibahas dalam rapat terbatas ini. Di antaranya adalah makanan, komunikasi, perumahan, listrik, hingga jasa keuangan. Hanya saja, tak dibahas tentang investasi bodong pada rapat terbatas ini.

"Tapi dari kami sudah ada tindakan hukum yang akhir-akhir ini diambil, kerjasama dengan kepolisian. Dilakukan penangkapan. Jadi sekarang penegakan hukum diperkuat," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa pemerintah nantinya akan berupaya untuk melindungi konsumen melalui Peraturan Presiden. Namun, belum diketahui waktu penerbitan Perpres.

"Kita dapat tugas, untuk badan perlindungan konsumen kan di bawah koordinasi kita. Nanti draf Perprers akan dari Menteri Bappenas," ungkapnya.

Menurut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Perpres ini nantinya akan mengatur rencana aksi yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen. Pemerintah pun tengah bersiap untuk melakukan rencana aksi tersebut yang telah terdapat dalam strategi nasional perlindungan konsumen.

"Misal transportasi target mengurangi delay, kecelakaan berarti harus ada pengetatan pengawasan standarisasi. Jadi kita tekankan ke tanggung jawab produsen dan juga pengaturan pengawasan pemerintah. Kan pengawasan makanan, obat, ada BPOM, BPOM tugasnya lakukan pengawasan. Harus didisiplinkan produsen makanan dan obatnya," tutur Bambang.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini