Image

Begini Aturan Baru Jasa Konstruksi untuk Pacu Daya Saing RI

Trio Hamdani, Jurnalis · Selasa 21 Maret 2017, 16:27 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 03 21 470 1648328 begini-aturan-baru-jasa-konstruksi-untuk-pacu-daya-saing-ri-pIFqOrxqgi.jpg Ilustrasi : Shutterstock

JAKARTA - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi disahkan menggantikan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999. Menurut Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yaya Supriyatna, undang-undang baru ini memiliki kelebihan dibanding yang sebelumnya.

"Sebenarnya pada prinsipnya keuntungannya adalah kita berikan payung lebih lengkap dibanding payung undang-undang sebelumnya. Contoh sederhananya masalah pembinaan. Misalnya pembinaan undang-undang 18 hanya dikenal pembinaan terdiri dari pengaturan, pengawasan dan pemberdayaan," jelasnya di Gedung DPR RI, Selasa (21/3/2017).

Sementara di undang-undang baru mengenai jasa konstruksi dijelaskan secara lebih terperinci mengenai pembinaan terhadap pelaku jasa konstruksi, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan di pemerintah pusat dan daerah.

"Di dalam undang-undang ini tak disebut demikian. Yang disebut pembinaan adalah bagaimana pemerintah yang memiliki wewenang, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten memiliki wewenangnya untuk membina substansinya itu berdasar pembagian tugas yang jelas yang sangat terperinci sekali di dalam aturan itu," jelasnya.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tersebut, dilanjutkannya, yaitu masing-masing memiliki tugas yang berbeda satu sama lain. Sehingga tak akan saling berbenturan antar pemerintah pusat dan daerah.

"Prinsipnya kita ini kan ada pembagian tugas bahwa yang di pusat lebih banyak merumuskan norma, standar, kemudian pedoman, kemudian kriteria (NSPK) yang seharusnya berlakunya kan nasional," ungkapnya.

Kemudian, bagi pemerintah daerah memiliki tugas untuk penyelenggaraan NSPK yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat yang diformulasikan dalam skala nasional tersebut.

"Nah ini kemudian pemerintah daerah penyelenggara kan ini, menyelenggarakan apa dari NSPK ini, apakah dia ikut mengawasi bagaimana NSPK ini dilaksanakan di daerah. Jadi itu lah sinerginya," tambahnya.

(rai)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini