Image

Aturan Baru Jasa Konstruksi Berbenturan dengan MEA?

Trio Hamdani, Jurnalis · Selasa 21 Maret 2017, 17:29 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 03 21 470 1648408 aturan-baru-jasa-konstruksi-berbenturan-dengan-mea-vfLrNPDN68.jpg Ilustrasi : Shutterstock

JAKARTA - Berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) sejak setahun terakhir sempat dikhawatirkan terjadi gempuran tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meresmikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang di dalamnya mengatur tenaga kerja asing.

Meski posisi tenaga kerja asing memiliki keterbatasan ruang untuk bekerja di bidang jasa konstruksi, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yaya Supriyatna meyakini, hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip MEA yang menjunjung keterbukaan.

"(Undang-undang jasa konstruksi) sama sekali tidak (bertolak belakang) dengan MEA)," ujarnya di Gedung DPR RI, Selasa (21/3/2017).

Pasalnya, ia menjelaskan, bahwa undang-undang jasa konstruksi tidak melarang tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Hanya saja aturannya menjadi lebih diperjelas melalui undang-undang jasa konstruksi tersebut.

"Kita tidak melarang tenaga asing itu masuk. Cuma kita atur, misal mau masuk ke Indonesia ada dua cara buat perusahaan asing itu" terang Yaya.

Aturan tersebut, yang pertama, bagi pihak asing yang hendak masuk dan bekerja di Indonesia mesti membentuk kantor perwakilan.

"Jadi dia membuka kantor di sini. Kedua, asing ini membentuk PT di sini mengikuti hukum Indonesia. Jika membentuk PT, dia diwajibkan membentuk Joint Venture bersama PT lokal yang setara yang besar," lanjutnya.

Setelah membentuk PT, otomatis pihak asing harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. "Kalau sudah berbentuk PT kan dia harus ikut hukum Indonesia, direktur harus ini ini. Pimpinan tertingginya harus orang Indonesia," tambahnya.

(rai)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini