Image

Sisihkan Dana Pendidikan, Pemerintah Tak Mau Lagi Terpaku APBN

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 04 April 2017, 19:51 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 04 04 20 1658946 sisihkan-dana-pendidikan-pemerintah-tak-mau-lagi-terpaku-apbn-9nABEejGTZ.jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar perencanaan anggaran harus dilakukan secara matang. Dana pendidikan pun tak harus dihabiskan dalam jangka waktu 1 tahun karena perlu disimpan sebagai investasi dana pendidikan jangka panjang.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, penyisihan dana ini dilakukan agar dana pendidikan di Indonesia tak terpaku pada anggaran di APBN. Artinya, dana abadi yang telah dimiliki oleh pemerintah akan tetap dipertahankan demi jaminan pendidikan di masa yang akan datang.

"Kalau persentase ini bukan dari itu, tapi disisihkan sekitar Rp25 triliun, yang dulu LPDP kan sudah Rp20 triliun. Kali ini ada tambahan Rp15 triliun jadi Rp35 triliun kan. Nanti di Kemenkeu yang mengelola. Nanti dikeluarkan dan akan di update secara khusus oleh Presiden," ungkap Mohamad Nasir di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Kebijakan ini pun diyakini tidak akan berdampak negatif bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Pasalnya, anggaran pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pemerintah sebelumnya memang telah memiliki dana abadi sebagai sumber dana beasiswa LPDP. Program ini pun sangat membantu anak banyak yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

"Ke depan harapannya ini bisa berkelanjutannya bisa lebih baik, Indonesia paling engga dengan kenaikan anggaran itu bisa sampai 5000 sampai 10.000 per tahun mahasiswa ini bagus sekali. Sekarang kan baru 5000-an, kalau ini meningkat hingga 10.000 akan lebih baik," jelasnya.

Program ini pun akan terus dikembangkan oleh pemerintah. Bahkan, menurut Menristekdikti, penghematan anggaran yang diminta untuk dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sama sekali tidak menunggu program ini.

"Beasiswa ini malah naik dari 60.000 menjadi 690.000 untuk bidik misi. Kalau untuk LPDP ini kan ada danahnya di LPDP dan ini akan makin naik juga, penyesuaian ada di biaya hidup mereka," tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo meminta kepada jajaran Menteri Kabinet Kerja untuk melakukan penghematan besar-besaran. Hal ini perlu dilakukan agar anggaran yang ada dapat difokuskan kepada proyek pembangunan prioritas.

Namun, jajaran Menteri Kabinet Kerja kompak mengatakan bahwa penghematan ini tidak berdampak pada penerapan proyek prioritas. Proyek-proyek pun dipastikan dapat tetap berjalan sesuai target

"Yang prioritas tetap akan lakukan. Yang prioritas bisa kita laksanakan," tutur Menteri Perhubungan Budi Karya pada kesempatan yang sama.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini