Anggaran Terbatas, Sukuk Daerah Sangat Mendesak Direalisasikan

ant, Jurnalis · Sabtu 08 April 2017 15:12 WIB
https: img.okezone.com content 2017 04 08 320 1662246 anggaran-terbatas-sukuk-daerah-sangat-mendesak-direalisasikan-cFXRQ6fOP8.jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Alternatif pembiayaan publik bagi daerah berbasis syariah seperti sukuk (obligasi) untuk daerah dinilai mendesak segera direalisasikan untuk mengatasi keterbatasan anggaran di daerah selaras dengan tuntutan kebutuhan pembangunan.

"Sukuk daerah dan obligasi daerah sangat sesuai untuk mendorong proses pembangunan daerah dan nasional agar bisa sejalan sesuai dengan rencana pembangunan nasional yang sudah ditentukan, baik dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) maupun dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)," Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan Suminto dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (8/4/2017).

Suminto menilai sukuk merupakan instrumen yang menggunakan pendekatan investasi, bukan utang.

Namun, diakuinya masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam kepada para pemangku kebijakan di daerah dalam aplikasinya.

Ketua Program Pascasarjana Universitas Paramadina Handi Risza Idris menggarisbawahi perlunya pemikiran baru terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Dia bahkan menyebutkan kini adalah saat yang tepat untuk meninjau ulang atau merevisi dasar kebijakan pengelolaan keuangan negara dan daerah. "Terobosoan menggunakan sukuk daerah dapat menjadi alternatif yang sangat potensial, meski membutuhkan kesiapan daerah berupa regulasi dan budaya pengelolaan anggaran yang lebih baik," ujarnya.

Handi mengatakan sukuk daerah sendiri dengan sifat transaksinya yang berbasis "underlying asset/project" diyakini akan memberikan kemanfaatan seperti tepat guna anggaran, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan anggaran yang lebih baik bagi pemerintah daerah.

Salah satu rujukan yang bisa diambil dalam melakukan proses adaptasi dan perbaikan kebijakan ini adalah merujuk kepada konsep yang ada dalam diskursus ekonomi Islam. Dodik Siswantoro, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, menyampaikan proses reformasi administrasi yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai salah satu model yang bisa diteliti.

"Pengelola keuangan daerah perlu mengambil inspirasi dan belajar dari penerapan model kebijakan fiskal Islam dalam konteks kontemporer," tuturnya.

Dodik berpendapat, corak instrumen-instrumen keuangan publik dalam ekonomi Islam yang menempatkan kelompok masyarakat kecil sebagai objek pertama dan utama pembangunan ekonomi, menjadi salah satu pelajaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran pemerintah.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini