Begini Skema Pencairan Dana Alokasi Umum dari Sri Mulyani

Dedy Afrianto, Jurnalis · Kamis 13 April 2017 18:45 WIB
https: img.okezone.com content 2017 04 13 20 1666895 begini-skema-pencairan-dana-alokasi-umum-dari-sri-mulyani-3YdEpqxmUf.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Dalam ketentuan terbaru ini, nantinya pemerintah daerah tak akan menerima Dana Alokasi Umum (DAU) secara tetap seperti tahun-tahun sebelumnya. DAU pun akan disesuaikan dengan naik turunnya penerimaan negara.

Dengan terbitnya PMK ini, maka nantinya terdapat perbedaan pencairan DAU dari tahap sebelumnya. Pada aturan terbaru ini, tak ada jaminan dari pemerintah pusat untuk mencairkan DAU 100% sesuai pagu DAU.

"Kalau sekarang DAU sifatnya tak tetap maka penyaluran dibagi dua: Jan-Juni (semester I), disalurkan 1/12 dari pagu DAU induk yang ditetapkand alam APBN. Nah, sesudah itu kalau ada pagu baru di APBNP, maka dihitung kembali, pagu DAU induk dikurangi pagu APBNP, itu lah yang akan dialokasikan pada bulan Juli-Des. Artinya total pagu APBNP dikurangi yang sduah disalurkan, sisanya ya itu yang akan dibagi di semester 2," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (14/3/2017).

Nantinya, apabila pemerintah daerah yang tidak memanfaatkan anggaran dan target pemanfaatan anggaran tidak tercapai, maka akan berdampak pada jumlah DAU yang dicairkan. Pemerintah pun akan semakin ketat untuk melakukan pencarian DAU agar berdampak langsung pada pembangunan di daerah.

"Misalnya pagu DAU untuk Kabupaten A, Rp120 miliar. Artinya Januari-Juni, masing-masing adalah Rp10 miliar. Sudah Rp60 miliar hingga Juni. APBNP ternyata hanya Rp100 miliar. Artinya, sisanya Rp40 miliar, dibagi 6 saja, itu yang akan dibagi perbulan selama Juli-Desember. Penyalurannya, kalau tahun dibagi dua," tuturnya.

Semenatara itu, pada Dana Alokasi Khusus (DAK), pencairan juga akan melihat kinerja pemerintah daerah. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pelaporan secara online tepat waktu.

"Misalnya, DAK fisik bidang pendidikan untuk pembangunan Sekolah Dasar. Dia dikasih pagu 75 miliar. Kuartal I,30% sekitar Rp25 miliar lah, kuartal II dan III 25%-25%. Nah, kuartal 4, kalau dia di kontrak yang lama sisanya di kuartal 4. Kalau yang dikontrakkan Rp60 miliar, yang kuartal I hingga III dikurangi Rp60 miliar," tuturnya.

Diharapkan, tak ada lagi pemerintah pusat yang terlambat menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat. Batas pelaporan pun telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

"Untuk kuartal I paling cepat (laporan) bulan Februari. Paling lambat, kalau dulu kan enggak ada batasan. Nah sekarang paling lambat 30 April. kalau dia tak sampaikan 30 April ya hangus. Kalau enggak begitu daerah akan enak-enak saja tunda-tunda sampai akhir tahun. Nah, supaya dia bisa dicairkan pada kuartal II, maka laporan paling lambat 30 April disampaikan. Kuartal II paling cepat April dan paling lambat 31 Juli. Kuartal 3 paling cepat Juli dan paling lambat Oktober, kuartal 4 paling lambat Oktober dan paling lambat 31 Desember," tutupnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini