Image

BPK Temui Potensi Wajib Pajak yang Belum Setor PPN Rp960 Miliar

Dedy Afrianto, Jurnalis · Senin 17 April 2017, 12:56 WIB
https img o okeinfo net content 2017 04 17 20 1669261 bpk temui potensi wajib pajak yang belum setor ppn rp960 miliar 9JAPfB6cUm jpg Ilustrasi:

JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis hari ini telah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan ini membahas tentang hasil temuan BPK yang terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II-2016.

Dalam catatan BPK, permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain bahwa WP yang tergolong dalam kategori Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai pada empat KPP WP Besar terindikasi belum menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar. Adapun potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar.

Selain itu, BPK juga mencatat adanya Wajib Pungut PPN terlambat menyetorkan PPN yang dipungut dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp117,7 miliar.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, laporan ini pun telah diterima oleh Presiden Jokowi. Tak hanya menyangkut pajak, Jokowi juga juga telah menerima hasil laporan ini secara menyeluruh.

Jokowi pun meminta seluruh hasil laporan BPK untuk ditindaklanjuti. Utamanya laporan yang menyebabkan adanya potensi kerugian negara.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta agar pemerintah daerah juga semakin transparan. Hal ini diperlukan untuk mendukung reformasi kinerja pemerintahan yang terus diupayakan oleh Presiden Joko Widodo.

"Dulu tahun lalu (jumlah Pemerintahan Daerah yang peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu 46% atau 47%, sekarang sudah naik menjadi 58% tetapi itu pun Presiden tetap mengharapkan (untuk) ditingkatkan. Termasuk Kementerian/Lembaga, sehingga dengan demikian transparansi itu menjadi kunci dari perbaikan pemerintahan ini," ungkap Pramono di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (17/4/2017).

Seperti diketahui, IHPS Il Tahun 2016 juga memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sejak 2005 sampai dengan 2016, BPK telah menyampaikan 437.343 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kepada entitas yang diperiksa senilai Rp241,71 triliun. Secara kumulatif sampai dengan 2016, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan Periode 2005-2016 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset, penyetoran uang ke kas negara atau daerah sebesar Rp70,19 triliun.

Dari entitas yang diperiksa BPK selama 20,16, terdapat 10 entitas telah selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK pada periode yang sama. Sepuluh entitas tersebut adalah Dewan Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta Pemkab Lampung Barat, Pemkab Pringsewu, Pemkab Boyolali, Pemkot Bima, dan Pemkab Lamandau. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas tersebut untuk menindaklanjuti rekomendasi

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini