Image

Tunda Aturan Pajak, Pemerintah Harus Kaji Perbedaan Pengembang dan Spekulan

Trio Hamdani, Jurnalis · Selasa 18 April 2017, 05:58 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 04 17 470 1669471 tunda-aturan-pajak-pemerintah-harus-kaji-perbedaan-pengembang-dan-spekulan-xKR6C5c9LR.jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Pemerintah saat ini menunda aturan pajak apartemen dan lahan yang belum terhuni alias masih kosong. Sebelumnya, pengembang kahwatir jika aturan tersebut segera diterapkan. Sebab, pemerintah dinilai perlu mengkaji lebih dalam terkait aturan tersebut.

Salah satu yang menjadi faktor penting, menurut Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Sulaiman Sumawinata, yakni terkait kriteria apartemen kosong yang nantinya akan dikenakan pajak. Sehingga aturan tersebut tepat sasaran.

"Ya harus lebih tepat sasaran lah, kan ada spekulan juga ya kan, tapi kalau pengembang kan bukan spekulan," katanya ketika dihubungi Okezone di Jakarta.

Oleh karenanya, pemerintah mesti cermat membedakan antara spekulan dan pengembang. "Iya, jadi kriterianya harus clear, itu aja," lanjutnya.

Ia pun tak berkeberatan jika nantinya aturan tersebut kembali dikaji hingga akhirnya diterapkan. Namun, ia meminta dengan catatan, bahwa pemerintah sudah dapat memisahkan dengan bentar mana spekulan mana yang bukan spekula.

"(Kalau kita) bukan masalah siap enggak siap, tapi dunia properti akan hancur kan gitu, kalau kritetrianya tidak tepat, makanya kriterianya harus tepat," jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah jangan sampai keliru membedakan antara pengembang dan spekulan yang sengaja tak menggunakan lahan maupun apartemennya secara tidak produktif.

"Iya kalau yang dikejar itu adalah spekulan yang menelantarkan sengaja tanahnya ya itu enggak apa, tapi kalau pengembang kan enggak bisa," tambah Eman.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini