Image

Reformasi Pajak, Pemerintah Revisi Aturan Investasi di Luar Negeri

Trio Hamdani, Jurnalis · Selasa 18 April 2017, 17:32 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 04 18 20 1670660 reformasi-pajak-pemerintah-revisi-aturan-investasi-di-luar-negeri-trN7COi8c6.jpg Ilustrasi: (Foto: Reuters)

BELITUNG - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini berupaya mereformasi perpajakan. Hal itu guna menciptakan institusi perpajakan yang kredibel. Imbasnya, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dan membuat tingkat kepatuhan terhadap pajak meningkat.

Revisi pun turut dilakukan terhadap PMK Nomor 256/2008 tentang penetapan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.

Ketua Tim Reformasi Perpajakan Suryo Utomo menjelaskan, revisi yang rencananya akan digulirkan dilakukan untuk pengendalian badan usaha asing (controlled foreign corporation/CFC). Hal itu sejalan dengan reformasi perpajakan.

"Yang menarik, regulasi ada beberapa yang coba kita ekspek di 2017, diperbaiki, yang masih kita pikirkan, soal CFC, AEoI, ini yang kita cover selama 2017, tidak hanya perbaiki organisasi, tapi bagaimana mengamankan penerimaan," kata Suryo saat Media Gathering di Belitung, Selasa (18/4/2017).

Dijelaskannya, revisi terhadap regulasi CFC dilakukan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memberikan keadilan pajak bagi setiap pihak.

"Ada satu masa yang bisa kita kuatkan agar bisa fair, WP ini harus dianggap memiliki periode, jadi CFC rule itu karena konsen kita investasi di beberapa tapi tidak pernah terdistribusi dividen, karena kalau pemberian pasti akan terkena pajak, jadi konsennya di sana, jadi ada diskresi," lanjut dia.

Aturan yang menangani itu sebenarnya sudah ada, namun menurut dia, agaknya aturan tersebut belum berjalan maksimal. Hal itu lantaran aturan tersebut mengatur mengenai WP yang memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri.

"Jadi CFC PMK 256, prinsipnya gini aturan yang ada memang masih ada lubang atau belum cukup fair, secara sistemik membenahi, tujuannya bukan semata penerimaan, tapi kita ingin mendudukan propernya seperti apa, banyak hal yang kita lihat, sebulan ini, di 256 itu akan kita elaborasi, tapi fokusnya di pasal 18 (UU PPh) karena secara prinsip kita ingin fair," tambahnya.

(kmj)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini