Image

Duh, Seleksi PNS Diperketat

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 18 April 2017, 21:35 WIB
https img k okeinfo net content 2017 04 18 20 1670890 duh seleksi pns diperketat qq12QQZUtm jpg Ilustrasi: (Foto: Koran Sindo)

JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam aturan ini, terdapat beberapa hal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah tentang perekrutan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, pemerintah nantinya akan lebih fokus untuk meningkatkan kemampuan dari PNS. Tak hanya kemampuan administrasi, kemampuan fungsional pun juga akan diutamakan oleh pemerintah.

"Jadi begini, sekarang ASN kita didominasi oleh yang namanya kemampuan administrasi, fungsionalnya enggak ada. Kemampuan administrasi semua, padahal kita butuh yang fungsional yang punya kemampuan teknis misalnya Insinyur Pertanian, peternakan, itu enggak punya kita, makanya kita akan fokus mengisi jabatan PNS yang betul-betul punya keahlian itu," tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Dengan aturan ini, diharapkan kualitas PNS dapat meningkat. Peningkatan layanan pun juga dapat ditingkatkan pada berbagai sektor yang secara langsung berkenaan dengan masyarakat.

"Diharapkan hasilkan PNS berkualitas, dulu pengadaan PNS massal, sekarang dirinci , arsitek berapa orang di Pemda. Jadi harapannya lebih baik," tuturnya.

Seperti diketahui, melansir laman Setkab, PP ini menegaskan bahwa pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional (JF).

“JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu,” bunyi Pasal 68 PP ini.

Kategori JF terdiri atas: a. JF keahlian; dan b. JF keterampilan. Sedangkan jenjang JF keahlian terdiri atas: a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama.

Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud, terdiri atas: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula.

Menurut PP ini, JF ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: a.fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah; b. mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu; c. dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi; d. pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; dan e.kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.

PNS diberhentikan dari JF, menurut PP ini, apabila: a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau f.tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

“Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF,” bunyi Pasal 98 PP ini.

Ditegaskan dalam PP ini, setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF, dan setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 364 Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 7 April 2017 itu.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini