Temui Menag, Menaker Bahas Pencegahan Penyalahgunaan Visa Umrah oleh TKI

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 18 April 2017 19:55 WIB
https: img.okezone.com content 2017 04 18 320 1670819 temui-menag-menaker-bahas-pencegahan-penyalahgunaan-visa-umrah-oleh-tki-Bt4oEEZohc.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri telah melakukan pertemuan dengan Menteri Agama Lukman Hakim. Pertemuan ini secara khusus membahas tentang pencegahan penyalahgunaan visa umrah oleh TKI.

"Kita bicara soal pencegahan TKI unprosedural yang memanfaatkan visa umrah, kita akan memperkuat kerja sama Kemenag untuk memastikan jalur umrah tidak dimanfaatkan untuk melakukan penempatan TKI secara unprosedural," tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Pembahasan ini nantinya akan kembali dilakukan oleh pemerintah. Ditargetkan, nantinya akan terdapat regulasi baru soal penerbitan visa untuk menghindari penyalahgunaan visa oleh TKI.

"Nanti secara lebih lanjut akan dibicarakan secara lebih konkret, jadi ini akan dipersiapkan. Termasuk juga terkait dengan monitoring biro-biro travel perjalanan, pengetatan syarat-syarat, macam-macam. Tapi nanti detailnya akan dibahas Kemenaker dan Kemenag," tuturnya.

Seperti diketahui, untuk mencegah pengiriman TKI ilegal ke kawasan Timur Tengah, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Agama akan mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk memperketat penerbitaan visa umrah. Saat ini, kedua kementerian tersebut sedang mematangkan usulan.

โ€œAntara Kemnaker dan Kemenag telah terjadi kesepahaman bahwa terjadi pengiriman TKI illegal dengan modus memanfaatkan visa umrah. Kami sepakat melakukan pencegahan,โ€ kata Direktur Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker, R. Soes Hindharno usai melakukan pembahasan dengan Direktur Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Muhajirin Yanis, di kantor Kemnaker beberapa waktu lalu.

Terkait modus penggunaan visa umrah untuk pengiriman TKI, Muhajirin mencontohkan, tahun lalu ada salah satu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) memberangkatkan 775 jemaah umrah. Namun 286 diantaranya tidak kembali ke tanah air. Lalu, pada Maret lalu ada 40 jemaah umrah kabur dari pemondokan, 10 di antaranya dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi.

Pemerintah melarang pengiriman TKI pembantu rumah tangga ke Timur Tengah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di 19 negara kawasan Timur. Tercatat 19 negara tersebut adalah Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Libanon, Libiya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suria, Tunisia, Uni Emirat Ara, Yaman, dan Yordania.

Dalam pertemuan yang berlangsung dua jam lebih tersebut, Soes menambahkan, saat ini terdapat 451 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Namun belasan di antaranya juga memiliki PPIU. Hal ini perlu diwaspadai jangan sampai ada pengiriman TKI dengan memanfaatkan visa umrah.

Untuk menghindari penyalahgunaan visa untuk pengiriman TKI, kedua kementerian sepakat meminta kepada Direkturat Jenderal Keimigrasian untuk memperketat penerbitan visa. Caranya, seseorang yang hendak mendapatkan visa umrah harus menyertakan surat keterangan dari Kemenag. Seseorang yang hendak mendapatkan visa kerja juga harus mendapatkan surat keterangan dari Kemenaker.

Kedua kementerian juga sepakat melakukan identifikasi dan pertukaran data terhadap PPIU maupun PPTKIS yang terindikasi memberangkatkan jamaah umroh maupun TKI yang tidak melalui prosedur. Serta memberi sanksi tegas bagi provider dan PPIU yang tidak memulangkan jamaah umrah.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini