Image

BI Permudah Bank Lakukan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 20 April 2017, 10:41 WIB
https img okeinfo net content 2017 04 20 20 1672175 bi permudah bank lakukan pinjaman likuiditas jangka pendek 5B47fSeMBr jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan BI (PBI) No.19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) bagi bank umum konvensional.

Dengan adanya aturan ini, bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek dapat mengajukan permohonan PLJP kepada bank sentral.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menjelaskan, kesulitan likuiditas jangka pendek adalah keadaan yang dialami bank yang disebabkan terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat bank tidak dapat memenuhi ke wajiban giro wajib minimum (GWM) primer dalam rupiah.

”Upaya untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek dimaksud merupakan salah satu cara pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang dapat ditempuh melalui penyediaan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) kepada bank,” kata Tirta di Jakarta kemarin.

Dia memaparkan, perubahan dalam PBI PLJP dibandingkan dengan peng atur an sebelumnya meliputi penyelarasan pengaturan de ngan UU PPKSK, penyempurnaan pengaturan mengenai agunan di mana antara lain ditambahkan jenis aset surat berharga yang dapat diterima sebagai agunan PLJP, yaitu Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) serta penyempurnaan mengenai krite ria surat berharga dan aset kredit/aset pembiayaan.

Adapun syarat bagi bank yang dapat memperoleh PLJP di antaranya tergolong sebagai bank solven, memiliki pering k at komposit tingkat ke sehat an bank paling rendah dua, memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP yang meme nuhi ketentuan, serta diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJP. Sementara jangka waktu PLJP paling lama 14 hari kalender untuk setiap periode pemberian PLJP dan dapat diperpanjang secara berturut-turut untuk jangka waktu PLJP keseluruhan paling lama 90 hari kalender.

”Selama periode pem berian PLJP, bank hanya dapat mengikuti operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi,” ungkap Tirta.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, jenis aset yang dapat menjadi agunan PLJP adalah surat berharga dan aset kredit/aset pembiayaan dengan rincian surat berharga, meliputi SBI, SDBI, SBN, dan surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan.

Kemu dian surat berharga berdasar kan prinsip syariah yang di catat dalam pembukuan UUS dari bank, meliputi SBIS, SBSN, dan sukuk korporasi yang diterbit kan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya, aset kredit yang memenuhi persyaratan, dan/atau aset pembiayaan yang dicatat dalam pembukuan UUS dari bank yang memenuhi persyaratan.

BI mengenakan bunga secara harian kepada bank atas baki debet PLJP yang dihitung dengan meng gunakan tingkat suku bunga sebesar repurchase agreement rate (tingkat suku bunga lending facility) ditambah margin sebesar 400 basis poin.

Menurut Tirta, bank yang melanggar ketentuan dalam PBI PLJP atau tidak melunasi PLJP pada waktunya akan dikenakan sanksi. ”PBI ini berlaku sejak tanggal diundangkan,” ungkap dia.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini