Image

OJK: Penagih Utang Harus Tersertifikasi

ant, Jurnalis · Kamis 20 April 2017, 20:55 WIB
https img okeinfo net content 2017 04 20 320 1672855 ojk penagih utang harus tersertifikasi DE94CwUjKv jpg Ilustrasi: Okezone

MAKASSAR – Keberadaan penagih utang tidak bisa dilarang. Namun penagih utang yang biasa disebut debt collector harus memiliki sertifikasi.

Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank/INKB OJK Regional VI Sulampua, Bondan Kusuma mengakui banyak keluhan dan aduan dari masyarakat terkait arogansi para penagih utang dalam menyelesaikan kredit macet da sebagainya.

"OJK tidak bisa melarang adanya deb kolektor namun kami bisa membatasi dengan melihat apakah bersertifikasi atau tidak," katanya, Kamis (20/4.2017).

Setiap debt collector juga diwajibkan memiliki sertifikasi agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penagih utang.

Ia menjelaskan, debt collector yang sudah memiliki sertifikasi juga tidak bisa seenak hati melanggar segala ketentuan dan aturan. Sebab, sertifikasi debt collector tersebut bisa saja dicabut sehingga tidak bisa lagi dipekerjakan olah perusahaan pembiayaan dan sebagainya.

Sejak 2017, kata dia, OJK telah melakukan pemeriksaaan kepada para perusahaan pembiayaan terkait soal penagihan.

"Soal pengawasan seperti apa dari OJK, inilah salah satunya dengan mengecek sertifikasi setiap deb kolektor yang turun dilapangan,"jelasnya.

Mengenai sertifikasi, dirinya memastikan jika OJK tidak hanya terfokus dalam sertifikasi tentang penagihan namun juga dalam beberapa posisi baik kepala cabang ataupun direksi dari perusahaan tersebut.

"Sebenarnya yang melakukan sertifikasi itu bukan dari OJK namun ada asosiasi atau perusahaan khusus yang memang bertugas melakuan sertifikasi," ujarnya.

Sebelumnya, OJK menjelskan jika persoalan kredit bermasalah paling mendominasi laporan konsumen yang diterima OJK pada 2016.

Bahkan berdasarkan detail masalah yang mereka terima yakni untuk kredit bermasalah mencapai 41% dari seluruh kategori bermasalah. "Untuk kredit bermasalah itu sejak Januari hingga Juli 2016 telah mencapai 41% dari total pengaduan yang kami terima," ujarnya.

Sementara untuk posisi kedua ditempati kategori klaim asuransi yakni sebesar 14% hingga Juli 2016. Disusul kemudian persoalan dokumen (10%), kartu kredit (5%), SID (4%), sistem pembayaran dan tabungan masing-masing sebesar 3%, pemblokiran rekening dan penipuan investasi sebesar 1% dan yang lain-lain dengan 18%.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini