Image

Gelombang Penolakan Reklamasi, dari Nelayan hingga Rajawali Kepret

Tim Ekonomi Okezone, Jurnalis · Kamis 20 April 2017, 23:02 WIB
https img k okeinfo net content 2017 04 20 320 1672923 gelombang penolakan reklamasi dari nelayan hingga rajawali kepret yfNDFiVLTv jpg Ilustrasi: scienceinpublic

JAKARTA - Proyek pembangunan reklamasi hingga kini masih menuai persoalan. Beberapa pihak meyakini rencana tersebut hanya akan menguntungkan beberapa pihak tertentu.

Jika menilik ke belakang, rencana tersebut juga beberapa kali menuai protes, sebut saja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan juga perwakilan dari nelayan.

Susi misalnya, dirinya meminta rencana reklamasi di sejumlah daerah termasuk di Teluk Jakarta sudah jelas, yaitu jangan sampai melanggar aturan.

"Permintaan Pak Presiden sudah sangat jelas. Reklamasi jangan sampai melanggar Undang-undang, tidak boleh merusak lingkungan, tidak merugikan nelayan dan tidak ada yang menabrak peraturan," kata Menteri Susi dalam diskusi di Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Sementara itu, Rizal Ramli yang kala itu masih menjabat menko maritim bahkan membatalkan rencana proyek reklamasi pada Pulau G di Teluk Jakarta. Bahkan dirinya juga meminta proyek reklamasi Pulau C, D, dan N dibongkar. Alasannya, kata Rizal, hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah, proyek reklamasi tersebut hanya berlandaskan keuntungan semata, tanpa mementingkan ekosistem yang ada di sekitar proyek tersebut.

Rizal menyebutkan, keuntungan yang didapat dari proyek reklamasi di Pulau C dan D berkisar antara Rp15 juta sampai Rp25 juta per meter. "‎Jadi demi keuntungan yang besar, mereka korbankan lingkungan hidup, arus lalu lintas kapal, flat control, meningkatkan risiko banjir," kata Rizal di Gedung BPPT, Jakarta, Kamis (30/6/2016).

Selain itu, Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke menggelar aksi di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pulogebang, Jakarta Timur. Mereka menggelar aksi agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan pembangunan pulau reklamasi di Jakarta Utara.

Salah satu perwakilan KNT, Khalil Bin Charlin, menegaskan bahwa sangat menolak proyek pembangunan reklamasi tersebut. Pasalnya, hal tersebut sangat merugikan para nelayan.

"Menolak keras reklamasi. Karena dampaknya membunuh kehidupan masa depan nelayan," kata Khalil di Gedung PTUN, Pulogebang, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017).

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini