nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Duh, 197 Daerah Dapat Rapor D soal Rencana Anggaran

Dedy Afrianto, Jurnalis · Rabu 26 April 2017 09:27 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 04 26 20 1676496 duh-197-daerah-dapat-rapor-d-soal-rencana-anggaran-G9ZUDDSqXV.jpg Mendagri Tjahjo Kumolo di Musrenbangnas 2017 (Foto: Lidya Sembiring/Okezone)

JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Musrenbangnas 2017 dihelat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang mengangkat tema ‘Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan’. Acara dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para gubernur, dan para bupati/wali kota.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam kegiatan ini diharapkan semakin banyak daerah yang memahami prinsip anggaran. Penyerapan anggaran pun harus dilakukan dengan jelas.

"Anggarannya harus jelas, penyerapannya harus maksimal. Memahami area rawan korupsi. Hati-hati menggunakan e-planning supaya masyarakat mengontrol dan memastikan anggaran ini selesai. Setiap tahun dievaluasi," tuturnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Pemerintah daerah pun dituntut dapat menggunakan anggaran yang ada untuk membangun proyek prioritas. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah menekankan bahwa pembangunan ini harus selesai pada 2018.

"Program infrastruktur harus selesai. Memastikan karena ada janji politik presiden, gubernur, dan wali kota. Tugas Bappenas menyelaraskan program strategis nasional harus jalan di daerah, tapi juga harus mendukung skala prioritas, skala provinsi, dan kabupaten/kota. Dari semua Musrenbang yang kami adakan dengan Bappenas semua inginnya infrastruktur baik jalan dan lain-lain. Kedua adalah infrastruktur sosial soal kesehatan, dan lain-lain," ungkapnya.

Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat beberapa daerah yang belum begitu memahami konsep penganggaran. Hal ini pun turut menjadi perhatian pemerintah pusat.

"Masih ada 197 kota, kabupaten yang standar nilainya D. Berarti antara rencana dan penganggaran tidak baik. Masih ada loh daerah yang 70% belanja pegawai dan 30% untuk pembangunan," ungkapnya.

Untuk itu, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat dengan serius dilakukan oleh pemerintah daerah. Termasuk pemerintah desa yang juga menerima kucuran dana dari pemerintah pusat.

"Kita mendorong kepala daerah dengan e-planning dan melakukan sosialisasi inovasi dan sinergi dengan daerah lain, jangan malu mencontoh Surabaya, Bandung, Bogor, Banyuwangi. Ini kan tumbuh dengan bagus. Ini kan ukurannya bukan anggaran yang besar. Tapi anggaran yang secara maksimal bisa diprogram daerah. Jadi selaras program daerah dengan pusat sesuai nawacita," ungkapnya.

Mendagri juga turut mengapresiasi langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengubah sistem penyaluran anggaran. Diharapkan, hal ini dapat berdampak pada efektivitas pembangunan daerah.

"Termasuk saya mengapresiasi Menkeu yang mengubah pola DAK yang harus berkeadilan, Rp1 pun perencanaan program di daerah harus untuk kemaslahatan masyarakat setempat," ungkapnya.

Diharapkan, Musrenbangnas ini dapat memberikan pemahaman secara lebih detail kepada pemerintah daerah. Utamanya untuk menyelaraskan antara penganggaran dengan pembangunan.

"Tugas kami tadi meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dari daerah hingga pusat. Jadi harus membangun dengan daerah dan masyarakat jika tidak kehilangan identitas. Orang Jakarta boleh membangun Papua," tutupnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini