Antisipasi Kerugian Negara Melebar, Kasus BLBI Harus Segera Tuntas

Kurniasih Miftakhul Jannah, Jurnalis · Jum'at 05 Mei 2017 09:34 WIB
https: img.okezone.com content 2017 05 05 20 1683764 antisipasi-kerugian-negara-melebar-kasus-blbi-harus-segera-tuntas-pJ1Vp0VArh.jpg Foto: Dedy/Okezone

JAKARTA – Kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini berencana meminta keterangan pemegang saham Bank Dagang Negera Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI.

Kembalinya kasus BLBI ke permukaan diduga untuk memperkecil kerugian negara. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini masih terdapat 22 obligor atau pihak yang masih memiliki kewajiban untuk membayar utang ke negara.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat, ada kerugian negara yang harus dikejar oleh pemerintah. Bisa jadi kerugian semakin besar bila KPK tidak segera merampungkan kasus yang sudah berlarut-larut ini.

“Jika KPK tidak segera menyelesaikan masalah BLBI dengan menangkap para obligor dan meminta mereka untuk membayar utang ke negara maka kerugian negara dalam jangka panjang akan lebih besar lagi,” ungkapnya kepada Okezone.

Menurutnya, kasus ini memiliki skala kerugian yang besar bagi Indonesia. Sebab pada 2000 hasil audit BPK menyatakan kerugian sebesar Rp138,7 triliun akibat penyaluran BLBI ke 48 bank. Untuk itu kasus BLBI ini harus segera diusut tuntas sebab pemerintah hingga kini masih menanggung beban utang dari obligasi rekap. Pembayaran Rp70 triliun bunga obligasi rekap eks BLBI setiap tahun jadi beban bagi APBN.

“90% obligasi rekap juga memiliki bunga 11,3% per tahun. Bunga yang tinggi ini dibayarkan pemerintah dari tahun 1998 hingga 2033,” tukas dia.

(kmj)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini