Akar Kasus BLBI, Penyelamatan Bank yang Sembrono hingga Penerbitan SKL

Kurniasih Miftakhul Jannah, Jurnalis · Jum'at 05 Mei 2017 09:52 WIB
https: img.okezone.com content 2017 05 05 20 1683775 akar-kasus-blbi-penyelamatan-bank-yang-sembrono-hingga-penerbitan-skl-GmokqqnkQu.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Setelah terkubur lama, kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) muncul ke permukaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini berencana meminta keterangan pemegang saham Bank Dagang Negera Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat, ada beberapa hal yang membuat BLBI ini menjadi sebuah problem dan merugikan negara. Salah satunya adalah tata kelola pemerintahan yang buruk.

Sejatinya, tak bisa dimungkiri pada 1998 Indonesia mengalami krisis keuangan yang cukup dahsyat. Sayangnya, ada keteledoran yang dilakukan pemerintah dalam menyelamatkan bank.

“Memang betul ada krisis di tahun 1998 yang membuat bank rontok. Tapi upaya penyelamatan bank dilakukan secara sembrono karena saat itu aturan untuk memberikan bantuan likuiditas belum ada,” kata dia kepada Okezone.

Satu hal lagi yang membuat kasus BLBI harus diusut adalah  kesalahan penerbitan SKL. Hal ini yang membuat oknum bisa menyalahgunakan dana BLBI.

“Problem dari BLBI adalah governance yang buruk. Pemerintah kala itu juga dianggap lalai dalam menerbitkan SKL sehingga menguntungkan oknum perbankan yang menyelewengkan dana BLBI,” ungkapnya.

Sekadar mengingatkan, skema besar korupsi dalam kasus ini berawal dari krisis moneter yang terjadi pada 1998. Pada saat itu, Bank Indonesia mengucurkan dana sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank umum nasional. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa bank tersebut tidak melunasi pinjamannya.

Presiden Megawati Soekarnoputri pun akhirnya menerbitkan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham.

Inpres tersebut dikeluarkan berdasarkan Tap MPR Nomor 10/MPR/2001 dan Tap MPR Nomor 6/MPR/2002. Lantas, dari Tap MPR tersebut, keluarlah Surat Keterangan Lunas (SKL) yang tidak jelas asal usulnya. Akhirnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, dari total dana yang dikucurkan Bank Indonesia sebesar Rp144,7 triliun dan menyebabkan kerugian negara hingga Rp138,7 triliun.

(kmj)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini