Agar Kasus BLBI Tak Terulang, Solusinya Bail-In atau Bail-Out?

Kurniasih Miftakhul Jannah, Jurnalis · Jum'at 05 Mei 2017 10:03 WIB
https: img.okezone.com content 2017 05 05 20 1683783 agar-kasus-blbi-tak-terulang-solusinya-bail-in-atau-bail-out-6LL4DRIIVa.jpg Foto: Koran SINDO

JAKARTA – Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Beleid ini diharapkan bisa menjadi bantalan ketika krisis keuangan kembali terjadi.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, dengan adanya UU PPKSK, Indonesia tidak akan lagi mengalami kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sebab, dalam UU menekankan pentingnya proses bail-in atau penyelesaian dari pihak internal dalam penyelamatan bank bermasalah.

Penyelesaian bank bermasalah secara bail-in memiliki berlawanan dengan bail-out. Dalam bail-out, proses penyelesaian bank bermasalah dilakukan pihak luar, termasuk pemerintah. Sedangkan dalam bail-in lebih menekankan penyelesaian dari pihak internal bank.

“Sekarang sudah ada UU PPKSK atau jaring pengaman sistem keuangan. Jadi secara detail ada langkah penyelamatan bank yang mengalami krisis,” ucapnya kepada Okezone.

Menurutnya, dengan adanya UU yang disebut antikrisis ini juga bisa mengurangi distorsi politik. Bhima berharap, Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) bisa segera merampungkan kasus ini. Sebab hingga saat ini masih terdapat 22 obligor atau pihak yang masih memiliki kewajiban untuk membayar utang ke negara.

“KPK sekarang baru menetapkan tersangka dari sisi pembuat kebijakan belum obligor yang melarikan uang BLBI. Pasti arah akhirnya adalah mengejar para obligor,” tukasnya.

(kmj)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini